Amnesty mengestimasi Beijing mengeksekusi "ribuan" orang pada tahun lalu, yang diambil dari pemeriksaan catatan pengadilan dan laporan berita.
Semua negara selain Tiongkok mengeksekusi dengan angka gabungan sedikitnya 1.032 orang tahun lalu -- menurun 37 persen dibanding 2015. Dari negara-negara itu, 87 persen eksekusi terjadi di Iran, Arab Saudi, Irak dan Pakistan.
Laporan Amnesty menunjukkan bahwa ratusan eksekusi mati, termasuk kasus yang melibatkan warga negara asing, dihilangkan dari data putusan pengadilan. Hal itu mengindikasikan usaha Tiongkok menyembunyikan angka sesungguhnya dari eksekusi.
Partai Komunis Tiongkok menganggap angka eksekusi mati sebagai rahasia negara.
"Tiongkok adalah satu-satunya negara yang rezimnya menyembunyikan data eksekusi," ucap Kepala Amnesty Asia Timur, Nicholas Bequelin, dalam konferensi pers di Hong Kong, seperti dilansir AFP.
"Mungkin alasannya adalah angka eksekusi begitu tinggi, dan Tiongkok tidak mau benar-benar terasing di dunia," sambung dia.
Meski media lokal Tiongkok melaporkan sedikitnya 931 orang dieksekusi antara 2014 dan 2016, namun hanya 85 yang ada di data publik.
Pada 2013, Tiongkok menegaskan putusan hukum harus diumumkan ke publik. Namun langkah itu memiliki banyak pengecualian, termasuk kasus-kasus yang melibatkan "rahasia negara" atau privasi.
Hakim ternama di Tiongkok, Zhou Qiang, meminta maaf pada 2015 karena keliru menjatuhkan keadilan, dan mengatakan kesalahan-kesalahan seperti itu harus diperbaiki.
Desember 2016, sebuah pengadilan di Tiongkok membersihkan nama seorang pria yang dieksekusi mati 21 tahun lalu atas pembunuhan. Namanya dibersihkan karena kurangnya bukti di pengadilan awal.
Meski Tiongkok berusaha mereformasi sistem peradilannya, sejumlah pakar menilai hal itu belum sepenuhnya diimplementasikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
