Menlu Retno Marsudi tegaskan tak akan akui klaim Tiongkok di Laut Natuna Utara. Foto: Dok.Kemenlu RI
Menlu Retno Marsudi tegaskan tak akan akui klaim Tiongkok di Laut Natuna Utara. Foto: Dok.Kemenlu RI

100 Hari Jokowi-Ma'ruf

Penyelesaian Masalah Natuna Masih Belum Solid

Internasional Kabinet Jokowi-Maruf 100 Hari Jokowi-Maruf
Marcheilla Ariesta • 24 Januari 2020 21:09
Jakarta: Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah memasuki usia ke-100 hari. Meski pun ini periode kedua bagi Presiden Jokowi, namun masih ada kekurangan, termasuk dalam kerja sama lintas kementerian.
 
Kekurangan ini terlihat salah satunya dari masalah Natuna. Pakar hubungan internasional Dinna Wisnu mengatakan masalah ini menjadi halangan serius untuk mencapai Indonesia Maju.
 
"Semua menteri bahkan pemerintah daerah (Pemda) bicara, bahkan saling bertentangan, sampai level presiden dan wapres yang harus turun tangan," kata Dinna, kepada Medcom.id, Selasa 21 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dinna mengatakan Natuna harusnya dibicarakan dulu solusinya hingga tuntas di dalam negeri. Menurut dia, Pemerintah Indonesia harus solid menuntasi masalah ini.
 
"Datang tidaknya atau terealisasi atau tidaknya investasi Tiongkok tidak ada hubungannya dengan pengelolaan masalah Natuna," imbuh Dinna.
 
Dia menegaskan agar jangan mencampur aduk urusan Natuna dengan investasi Tiongkok. Bagi Dinna, urusan Natuna adalah masalah pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
 
"Masalah kemampuan kita memberdayakan nelayan kita untuk mengambil ikan-ikan dan sumber daya alam di sana," tegasnya.
 
Tiongkok, sambung Dinna, pastinya akan terus menekan untuk bisa menikmati hasil laut Indonesia. Oleh karena itu, perlu menunjukkan jika Indonesia mengelola dan memantau wilayah tersebut.
 
Dengan demikian, siapa pun yang masuk ke wilayah itu hanya boleh seizin dan dengan konsesi tertentu. Meski demikian, Dinna menegaskan diplomasi cukup untuk Natuna, namun bukan diplomasi megaphone.
 
"Diplomasi megaphone(diplomasi mengandalkan suara lantang) justru merugikan kita dalam konteks Natuna," terangnya.
 
Baginya, diplomasi tersebut hendaknya tetap sinergis dengan program pemberdayaan masyarakat.
 
Terkait dengan pengiriman nelayan untuk mencari ikan di perairan Natuna, yang dilakukan pemerintah, Dinna mengatakan langkah itu membuat masyarakat tenang.
 
"Tetapi belum memberi solusi untuk Tiongkok," pungkasnya.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif