Pengungsi dan SDGs Jadi Sorotan RI dalam Sidang Umum ke-71 PBB

medcom.id, Jakarta: Pencalonan kembali Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, salah satu isu utama yang akan disorot Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB 2016 atau United States General Assembly (UNGA), 19-20 September mendatang.

 

Selain itu, Indonesia juga menyoroti dua isu penting lainnya pada sidang yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat ini, yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) dan isu pengungsi.

Wapres Jusuf Kalla dalam Sidang Majelis Umum PBB 2015 (Foto: AFP)
 
 

Dalam UNGA 2016, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla akan menjadi Ketua Delegasi RI untuk kedua kalinya.

 

"Tema besar UNGA kali ini adalah SDGs, namun ada beberapa pertemuan high level, khususnya membicarakan mengenai krisis pengungsi, baik di Eropa terutama atau secara keseluruhan," kata Direktur Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Hasan Kleib, di Jakarta, Selasa (30/9/2016).

 

 

Di UNGA ke-71 nanti, Indonesia akan mendorong negara-negara lain untuk mendukungnya untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk periode 2019-2020.

 

"Indonesia sudah mencalonkan diri pada 2009. Dari awal kami jelas sudah menggalang dukungan. Pemilihannya nanti dilakukan pada 2018," ucap Hasan.

 

Indonesia sudah pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB sebanyak tiga kali, yaitu pada 1973-1974, 1995-1996 dan yang terakhir 2007-2008.

 

"Cukup banyak yang mendukung, tapi kita juga tak boleh meremehkan saingan kita, Maldives. Meskipun dari Asia juga, Maldives juga negara aktif di dunia internasional," jelasnya.

 

 

Di dalam isu SDGs sendiri, Indonesia akan membagikan apa tentang progress dari program tersebut dan apa tantangan yang dihadapi selama setahun ini.

 

"Terutama tantangan dalam 17 target SDGS. Sharing dengan internasional dan mereka akan bahas bersama," lanjutnya.

 

Pada Simposium Menyongsong United Nation General Assembly (UNGA) 71 di Kementerian Luar Negeri 23 Agustus lalu, Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M Fachir serukan perlunya kontribusi positif pemangku kepentingan untuk implementasi SDGs di Indonesia. Sementara Simposium Menyongsong UNGA 71 ini diadakan bertujuan meningkatkan pemahaman Agenda 2030 dan kaitannya dengan pembangunan nasional.

Menlu Retno Marsudi dalam Sidang Majelis Umum PBB 2015 (Foto: Fajar Nugraha/MTVN)
 


 

Wamenlu menyebutkan bahwa implementasi Agenda 2030 mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkontribusi terhadap pencapaian agenda global. Agenda 2030 merupakan panduan yang disepakati bersama untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan global. 

 

Indonesia telah selaraskan Agenda 2030 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Adapun prinsip pelaksanaan SDGs adalah universal, terintegrasi, dan no one left behind. 

 

Untuk sementara, juga Indonesia tengah mempersiapkan pelaksanaan SDGs (localizing SDGs) dengan Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah. 

 

Namun menurut BPS, selalu ada tantangan dalam mencapai tujujan pelaksanaan SDGs. Agregasi dan disagregasi data menjadi tantangan utama pengukuran pencapaian SDGs. Pemerintah Indonesia juga telah membangun matriks yang sesuaikan indikator agenda 2030 dan indikator capaian RPJMN.

 

 

Kemudian, isu pengungsi yang akan dibahas di UNGA tahun ini akan menjadi sorotan banyak negara, tak hanya Indonesia namun negara-negara Eropa lainnya.

 

"Masalah ini bukan masalah ringan yang kita hadapi. Krisisnya adalah semakin banyak yang menuju Eropa," ujar Hasan.

 

Utamanya, kata dia, Indonesia mencari apa root causes atau akar masalahnya. Apa yang menyeebabkan orang-orang keluar dari negaranya, sehingga mereka pergi dari negaranya dan berpindah ke negara lain melalui jalur ilegal dan akhirnya diselundupkan oleh para penyelundup.

 

Hasan membeberkan saat ini ada 13.800 pengungsi. Mereka berasal dari 48 negara. Belum lagi, Indonesia kedatangan 43 pengungsi asal Sri Lanka. Namun, Indonesia pun sudah melakukan penangangan, salah satunya adalah repatriasi. 
 

Rangkaian pertemuan Menlu Retno Marsudi di Sidang Majelis Umum PBB 2015 (Foto: Fajar Nugraha/MTVN)
 

 

Para pengungsi tersebut saat ini mendiami migration center, temporary center dan community housing. Perlu diketahui, Indonesia juga telah bekerja sama dengan UNHCR dan International Organization of Migration (IOM) untuk menangani masalah ini.

 

"Repatriasi, tentu. Tapi itu juga harus melihat kembali, mau atau tidaknya si pengungsi ini kembali ke negara asalnya. Jika mereka tak mau, terpaksa resettlement," ungkap mantan perwakilan tetap Indonesia untuk PBB ini.

 

Resettlement adalah pengalihan para pengungsi ke negara ketiga. Tahun lalu, Indonesia berhasil me-resettlement 700 pengungsi ke beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru dan Australia.

 

"Tahun ini, sampai Juli kemarin sudah ada 500-an. Padahal ada 13.800 orang ditambah 43 dari Sri Lanka. Bayangkan, jika dalam satu tahun kita perlu 1.000 untuk di-resettlement, 14 tahun kita baru bisa selesaikan semuanya, dan dengan asumsi tak ada pendatang lagi," bebernya.

 

Masalah pun datang dari negara-negara Eropa yang mengurangi kuota resettlement. Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut kedatangan pengungsi asal Afrika dan Timur Tengah. "Inilah krisisnya, maka dari itu, kita akan membahas ini," tuturnya kembali.

 

Ia pun menjelaskan bahwa orang-orang yang baru saja datang ke negara lain, belum bisa disebut pengungsi, melainkan pencari suaka. Setelah didata, barulah mereka bisa disebut pengungsi.

 

Sementara, hal yang paling dikhawatirkan adalah penyelundupan manusia di mana para penyelundup memanfaatkan rasa putus asa orang-orang yang ingin meninggalkan negaranya.

 

"Maka dari itu, kita punya Bali Process on People Smuggling yang mengatasi kasus-kasus tersebut, di samping juga membahas persoalan pengungsi," tandasnya.

 

 

Perjuangan untuk kemerdekaan Palestina tak akan lepas dari pembahasan di UNGA 2016. Hasan menjelaskan, walaupun tema besar UNGA kali ini adalah SDGS, namun Palestina tetap menjadi bahasan.

 

"Kita tidak menutup mata di situ, dan di isu-isu lain, seperti konflik di Suriah juga. SDGS tidak akan tercapai kalau tidak enabling environment," ujarnya.

 

Konflik yang terjadi, imbuhnya, akan tetap dibahas, namun tak spesifik. "No peace without development, no development without peace. Itu berhubungan," tegasnya.

Rangkaian pertemuan bilateral Wapres dan Menlu di SU PBB ke-71
 

Sedangkan, ketika ditanya tentang pertemuan bilateral yang akan dilaksanakan di New York, Hasan Kleib belum bisa memastikan.

 

"Masih disusun. Sementara sudah ada permintaan, tapi saya juga komunikasikan dengan Wapres. Saya juga komunikasi dengan Dirjen Aspasaf dan Amerop, negara mana saja yang akan bilateral," pungkasnya.

 

Yang menarik dari rangkaian sidang internasional ini adalah Presiden AS, Barack Obama akan mengadakan leader summit on refugees pada 20 September, di mana ia akan mendorong negara-negara anggota PBB untuk mulai menerima dan memberikan bantuan kepada para pengungsi.

 

Sebelum UNGA, Wapres Jusuf Kalla dan para delegasi direncanakan akan menghadiri KTT Gerakan Non-Blok terlebih dahulu di Venezuela pada 17-18 September mendatang.

(FJR)