Dalam sebuah pengakuan di parlemen yang ditayangkan televisi nasional, Nobuhisa Sagawa mengatakan hanya Kementerian Keuangan yang terlibat dalam rekayasa dokumen penjualan tanah pada 2016.
"Ini hanya masalah di biro keuangan (Kemenkeu Jepang). Oleh karenanya, kami tidak pernah melaporkan segala sesuatunya ke luar biro, dan juga tidak melaporkannya ke kantor perdana menteri," tutur mantan petinggi Kemenkeu Jepang itu, seperti disitat AFP, Selasa 27 Maret 2018.
Sagawa menegaskan Abe, sekretaris kabinet, dan juga menteri keuangan tidak memerintahkan pengubahan dokumen penjualan.
Pengakuan Sagawa muncul saat sejumlah jajak pendapat menunjukkan tingkat penerimaan warga terhadap Abe merosot tajam hingga ke angka 31 persen. Anjloknya popularitas Abe terjadi akibat skandal ini, dimana sejumlah pihak mendesak sang PM untuk mengundurkan diri.
Meski mengakui Kemenkeu Jepang sebagai aktor utama, Sagawa menolak menjawab detail mengenai bagaimana dan kapan dokumen penjualan tanah itu dilakukan.
Skandal terjadi sekitar 2016, saat sebidang tanah milik negara dibeli sebuah operator sekolah yang mengklaim dekat dengan PM Abe dan istrinya, Akie. Sejumlah pihak mencurigai transaksi tersebut karena harga tanah yang dijual sangat rendah dari harga pasaran.
Kasus ini semakin menjadi pembicaraan usai Kemenkeu Jepang mengakui adanya rekayasa dokumen penjualan. Nama Abe, Akie dan Menkeu Taro Aso pun ikut terseret.
Abe telah berulang kali meminta maaf, namun membantah telah melakukan kesalahan. Senin kemarin, ia bertekad menggelar "investigasi menyeluruh sehingga kasus ini dapat terungkap secara terang benderang."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
