Protes mendesak Tiongkok dinyatakan lakukan genosida terhadap etnis Uighur. Foto: AFP
Protes mendesak Tiongkok dinyatakan lakukan genosida terhadap etnis Uighur. Foto: AFP

Pelapor Khusus PBB Ungkap Etnis Minoritas di Xinjiang Alami Perbudakan Era Modern

M Rodhi Aulia • 25 Agustus 2022 19:55
Jakarta: Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Tomoya Obokata, merilis sebuah laporan yang mengungkap adanya perbudakan kontemporer atau modern di wilayah Xinjiang, Tiongkok. Laporan itu setebal 20 halaman.
 
Perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan derajat etnis minoritas tersebut terjadi secara masif. Etnis Uighur, Kazakh dan etnis minoritas lainnya dipaksa bekerja di luar keinginan mereka.
 
Dalam laporan itu, Obokata menjelaskan etnis minoritas ini digunakan otoritas Tiongkok dalam kerja paksa di beberapa sektor, seperti pertanian dan manufaktur. Kendati upaya otoritas ini diklaim dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan minoritas, namun unsur kerja paksa dan tidak manusiawi sangat kental.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Para pekerja wajib tunduk pada penempatan kerja dan mereka mengalami pengawasan berlebihan. Bahkan terjadi pembatasan pergerakan melalui pengasingan, hingga adanya kekerasan fisik dan seksual serta perlakuan tidak manusiawi lainnya.
 
Presiden Kongres Uighur Dunia (WUC), Dolkun Isa   menilai laporan PBB tentang bentuk-bentuk perbudakan kontemporer ini membuktikan adanya kejahatan kemanusiaan di Tiongkok. Sejumlah etnis minoritas mengalami hal tersebut.
 
“Temuan laporan Obokata bahwa kerja paksa, dan bahkan perbudakan, ada di Xinjiang menunjukkan kejahatan yang dilakukan Tiongkok terhadap Uighur,” kata Isa seperti dilansir dari Radio Free Asia (RFA), Kamis 25 Agustus 2022.
 
"Sekarang tindakan nyata diperlukan untuk meminta PKC (Partai Komunis China) bertanggung jawab atas kejahatan ini berdasarkan temuan baru-baru ini.” tegas Isa.
 
Seorang peneliti di Victims of Communism Memorial Foundation yang berbasis di Washington, D.C. dan ahli di wilayah Xinjiang, Andrian Zenz, menyebut laporan PBB itu sebagai pernyataan yang kuat, di mana pelapor menyatakan bahwa ada bukti yang masuk akal untuk menyimpulkan bahwa kerja paksa sedang berlangsung di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang dan kemudian program serupa yang ada di Tibet.
 
“Dan kemudian dia mengatakan dalam beberapa kasus situasinya mungkin sama dengan perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Zens.
 
“Itu bentuk terkuat. Ini semacam penilaian formal pada tingkat yang sangat tinggi," imbuh Zens.
 
Zenz mencatat bahwa laporan Obokata muncul hampir empat hari setelah Tiongkok meratifikasi dua konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang kerja paksa. Salah satunya dirancang untuk melawan kerja paksa yang disponsori negara, melarang penggunaannya untuk tujuan politik dan pembangunan ekonomi.
 
Konvensi lainnya melarang praktik kerja paksa dalam segala bentuk dan membuat pihak yang mewajibkan kerja paksa dapat dihukum sebagai pelanggaran pidana.
 
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ikut menanggapi laporan ini. IMM meminta masyarakat dunia khususnya Indonesia, untuk lebih tegas bersikap terhadap Pemerintah Tiongkok.
 
Ketua DPP IMM, Rimbo Bugis, mengatakan jika laporan itu benar, cara-cara yang dilakukan otoritas Tiongkok merupakan kejahatan kemanusiaan yang sama dengan era perbudakan di masa dulu.
 
“Jika laporan ini benar, Tiongkok artinya kembali mengulang masa kelam perbudakan tempo dulu, dengan program kerja paksa yang mereka terapkan kepada muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di negara mereka,” kata Rimbo kepada wartawan, Selasa 23 Agustus 2022.
 
“Apapun alasannya, kerja paksa tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh dipaksakan untuk dilakukan kepada siapapun, termasuk etnis minoritas di Tiongkok. Tiongkok Jelas melanggar HAM,” lanjut Rimbo.
 
Laporan Obokata ini muncul ketika kelompok aktivis Uighur menunggu penerbitan laporan yang terlambat tentang pelanggaran HAM di Xinjiang, oleh Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet. Semula Bachelet memberi tahu bahwa kantornya hampir menyelesaikan penilaiannya atas tuduhan pelanggaran HAM di Tiongkok. 
 
Pada Juli lalu, kantor Bachelet mengatakan laporan itu masih dalam proses dan akan dirilis sebelum dia meninggalkan kantor akhir bulan ini.
 
Tindakan Bachelet ini telah membuat marah kelompok aktivis Uighur terhadap Bachelet. Petinggi HAM PBB ini dinilai ikut terbawa propaganda Tiongkok bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM bahkan genosida yang dialami etnis minoritas. 
 
Amerika Serikat (AS) dan legislatif dari beberapa negara barat lainnya telah menyatakan bahwa penindasan Tiongkok di Xinjiang, merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
 
“Peluncuran laporan PBB tentang bentuk-bentuk perbudakan kontemporer sangat signifikan pada saat China melakukan segala dayanya untuk menekan publikasi laporan Uighur oleh kantor Komisaris Tinggi PBB Bachelet,” pungkas Rimbo.
 
 
 
(DHI)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif