Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun membantah tudingan yang kerap kali muncul itu. Bagi Menlu Retno tidak pernah sekalipun Indonesia menerapkan nasionalisme sempit.
Hal ini dapat dilihat dari pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan selama tujuh bulan. Menlu mengatakan bahwa kebijakan luar negeri masih tetap menjadi prioritas.
"Presiden Joko Widodo sudah memaparkan secara jelas kepentingan nasional. Begitu jelasnya kepentingan nasional, mudah bagi saya memperinci apa yang menjadi kebijakan luar negeri," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di acara Conference on Indonesian Policy 2015, di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (13/6/2015)
"Melindungi teritori kita, melindungi WNI kita di luar negeri memperkuat diplomasi ekonomi adalah prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia. Komitmen untuk terlibat dalam regional serta pergaulan internasional juga merupakan prioritas utama," imbuh Retno.
Salah satu contoh yang diberikan oleh Menlu adalah, dalam tujuh bulan sejak memerintah, Presiden Jokowi melakukan 25 pertemuan dengan para pemimpin dunia. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga datang di lima konferensi tingkat dunia berbeda.
Hal serupa juga diutarakan untuk Kementerian Luar Negeri. Selama menjabat sebagai Menlu, Retno sudah mengadakan 53 meeting bilateral dan mengunjungi 22 negara.
"Bagaimana mungkin ada yang mengatakan Indonesia mengadopsi nasionalisme sempit, di saat kami membantu Vanuatu setelah kejadian Topan Pam. Dan, saat Indonesia membangun Rumah Sakit mengirim obat dan kebutuhan mendesak lain bagi warga Nepal yang terkena gempa," jelas dia.
"Apakah ini yang disebut nasionalisme sempit ketika Indonesia menyediakan penampungan sementara, bagi ribuan imigran ilegal di Aceh dan Sumatera Utara," pungkas Retno.
Menlu turut menjelaskan bagaimana diplomasi tingkat tinggi yang dilakukannya mengenai isu pengungsi Rohingya dan Bangladesh. Bersama dengan Malaysia, Thailand dan Myanmar, Indonesia aktif melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan dari isu pengungsi ini.
Kembali menlu menegaskan bahwa Indonesia sangat berkomitmen untuk membangun hubungan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Termasuk juga situasi politik yang stabil. Selain itu Pemerintah Indonesia juga terus berfungsi dengan baik.
Pada akhirnya Menlu menambahkan bahwa dunia yang damai dan makmur, diawali dari negara yang damai dan makmur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
