Warga melintas saat sebuah bus dibakar saat demo menentang undang-undang kewarganegaraan India. Foto: AFP
Warga melintas saat sebuah bus dibakar saat demo menentang undang-undang kewarganegaraan India. Foto: AFP

Protes Aturan Diskriminasi Islam Merebak Luas di India

Internasional india
Fajar Nugraha • 16 Desember 2019 16:21
New Delhi: Protes baru mengguncang India pada Senin 16 Desember. Kemarahan muncul terkait undang-undang kewarganegaraan baru yang disebut antimuslim. Enam orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam aksi di New Delhi.
 
Undang-undang Perubahan Kewarganegaraan India (CAB) tersebut mempercepat kewarganegaraan bagi migran nonn-muslim dari tiga negara tetangga. Tetapi para kritikus menyatakan itu adalah bagian dari agenda nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi untuk memarginalkan sekitar 200 juta orang India yang beragama Islam.
 
Namun, di timur laut negara itu, bahkan mengizinkan kewarganegaraan non-muslim ditentang oleh banyak penduduk setempat. Mereka takut budayanya terancam oleh warga Hindu berbahasa Bengali.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Modi, yang menegaskan dia bukan antimuslim, mengatakan undang-undang kewarganegaraan adalah ‘1.000 persen benar’. Menurutnya muslim dari tiga negara tidak dilindungi karena mereka tidak memerlukan perlindungan India.
 
Rahul Gandhi, mantan ketua Kongres oposisi, berkomentar bahwa undang-undang dan daftar warga nasional yang diperdebatkan juga dilihat sebagai antiMuslim adalah “senjata polarisasi massa yang dilepaskan oleh fasis”.
 
Pada Minggu malam di New Delhi, polisi dengan tongkat menembakkan gas air mata dan menuduh mahasiswa memprotes sebelum menyerbu sebuah universitas.
 
Pada Senin protes baru terjadi di Delhi, Chennai, Bangalore dan Lucknow, di mana ratusan siswa -,sebagian besar dari mereka muslim,- mencoba menyerbu kantor polisi, melemparkan batu ke arah petugas yang meringkuk di balik tembok.
 
Di timur di Kolkata, ibu kota West Bengal, ribuan orang berkumpul untuk sebuah demonstrasi besar yang disebut oleh premier Mamata Banerjee. Selama ini Banerjee dikenal sebagai penentang Modi.
 
Dalam beberapa hari terakhir kereta api kosong dibakar di dan pada Senin akses internet tetap ditangguhkan.
 
Di Kerala di selatan, negara bagian lain yang pemerintahnya menolak menerapkan hukum kewarganegaraan, beberapa ratus orang juga memprotes. "Aksi bersatu dari semua kekuatan sekuler adalah kebutuhan saat ini”, ujar Menteri Keuangan Kerala, Thomas Isaac, dalam akun Twitternya, seperti dikutip AFP, Senin, 16 Desember 2019.

Pekan penuh kekerasan


Protes dilaporkan di Mumbai, Benggala Barat, Aligarh, Hyderabad, Patna dan Raipur selama akhir pekan.
 
Pihak berwenang di Uttar Pradesh utara, telah memotong akses internet di bagian barat negara itu menyusul demonstrasi di Aligarh. Wilayah ini dikenal memiliki universitas ternama dan populasi muslim yang cukup besar.
 
Episentrum utama dari protes tersebut berada di negara-negara bagian timur laut India yang sangat luas, yang telah lama menjadi tempat melebarnya ketegangan etnis.
 
Di sana, tempat sebagian besar pedemo beragama Hindu, akhir pekan lalu empat orang tewas akibat luka tembak, satu dalam kebakaran dan yang keenam dipukuli hingga mati.
 
Pada hari Minggu malam di negara bagian Assam sekitar 6.000 orang melakukan protes pada Minggu malam, tanpa ada insiden besar yang dilaporkan.
 
Modi menyalahkan partai oposisi utama, Partai Kongres dan sekutu-sekutunya yang telah menyalakan api. Modi mengatakan, mereka yang menciptakan kekerasan "dapat diidentifikasi dengan pakaian mereka" - sebuah komentar yang ditafsirkan oleh beberapa orang sebagai merujuk pada muslim.
 
Dewan hak asasi manusia PBB mengatakan pekan lalu pihaknya khawatir undang-undang itu "akan tampaknya merusak komitmen terhadap kesetaraan sebelum undang-undang yang diabadikan dalam konstitusi India”. Sementara Washington dan Uni Eropa juga menyatakan keprihatinan.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif