medcom.id, Jakarta: Kekayaan intelektual dinilai memegang peranan penting pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs).
Indonesia menilai target-target dalam SDGs banyak yang terkait dengan Kekayaan Intelektual, oleh karenanya Indonesia tengah berupaya mendorong World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk memberikan kontribusi nyata kepada anggota-anggotanya, khususnya negara berkembang, guna membantu mencapai SDGs. Hal tersebut disampaikan oleh Plh. Direktur Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Luar Negeri, Noorman Effendi, pada pembukaan kegiatan "Jaring Masukan: Kontribusi WIPO untuk Membantu Pencapaian SDGs" di Jakarta, Rabu, 29 Juni 2016.
Kegiatan jaring masukan ini menghadirkan 4 pakar di bidang SDGs dan Kekayaan Intelektual yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kemkumham, Ir. Razilu M.Si, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air-Bappenas/KPPN, Ir. Wahyuningsih Darajati MSc; Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup-Kemlu, Toferry P. Soetikno, dan Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko, Jalannya acara dimoderatori oleh Adi Dzulfuat, Kasubdit Standardisasi, Hak Kekayaan Intelektual dan Penyelesaian Sengketa-Kemlu.
"Pada awal berdirinya, WIPO hanya fokus untuk melindungi para pemegang hak kekayaan intelektual saja, namun pada 2007 Indonesia dan negara berkembang lainnya telah berhasil mendorong terbentuknya Committee on Development and Intellectual Property (CDIP). Sehingga sekarang WIPO juga harus memerhatikan unsur-unsur pembangunan dalam kegiatannya," kata Razilu, dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri, yang diterima Metrotvnews.com, Kamis (30/6/2016).
Salah satu program pembangunan WIPO yang telah diperoleh Indonesia adalah terbentuknya Industrial Property Automation System (IPAS) untuk administrasi merek, desain industri dan paten.
"Presiden akan memimpin langsung pencapaian SDGs di Indonesia, hal tersebut menunjukkan komitmen yang kuat Indonesia untuk mencapai target SDGs. Semoga pada akhir Juli 2016 Peraturan Presiden terkait SDGs dapat ditandatangani," ujar Wahyuningsih.
Selain itu RPJMN juga sudah dimasukkan SDGs, sehingga kegiatan pemerintah dapat sejalan dengan upaya pencapaian SDGs. "Banyak target dalam SDGs yang memang terkait dengan Kekayaan Intelektual, namun kiranya perlu dilihat target-target mana saja yang terkait dengan prioritas nasional," pungkas Wahyuningsih.
Wahyuningsih mencontohkan goals nomor 2, 12, 14, dan 15 sejalan dengan prioritas nasional karena terkait dengan upaya pengembangan green development dan perlindungan terhadap kekayaan sumber daya genetika Indonesia.
SDGs telah menjadi topik pembahasan di G20 dan G7 serta telah dibahas diberbagai forum internasional terkait kesehatan, pertanian, pemerintahan bahkan keamanan. Dalam berbagai forum tersebut, terlihat jelas ketertarikan negara maju untuk membantu tercapainya SDGs.
"Sudah saatnya SDGs juga menjadi topik pembahasan yang lebih mendalam di WIPO," tegas Toferry.
WIPO dipandang dapat berperan langsung dalam pencapaian SDGs terutama target 2.5, 3.b, 8.2 dan 15.6. WIPO juga dapat berperan sebagai intermediary dan dapat bekerja sama dengan organisasi lainnya untuk membantu pencapaian SDGs.
Tedjo Wahyu Jatmiko memberikan catatan beberapa permasalahan di bidang pertanian pangan dimana Kekayaan Intelektual masih dirasakan dapat menghambat pencapaian SDGs seperti penguasaan ilmu dan teknologi serta benih yang mayoritas masih dikuasai negara maju. Sehingga royalti yang harus dibayar berimbas pada peningkatan biaya yang harus ditanggung petani. "Indonesia juga harus mewaspadai adanya ancaman penurunan keanekaragaman hayati," imbuh Tedjo Wahyu Jatmiko.
Dalam penutupnya, Adi Dzulfuat menyampaikan, "banyaknya goals SDGs yang terkait dengan Kekayaan Intelektual yang berhasil diidentifikasi dalam acara ini akan diolah lebih lanjut oleh Kementerian Luar Negeri untuk selanjutnya dijadikan dasar bagi diplomasi Indonesia dibidang Kekayaan Intelektual dan sebagai bahan masukan Indonesia kepada WIPO".
Masukan tersebut nantinya diharapkan dapat menegaskan posisi negara berkembang, khususnya Indonesia, yang mendorong WIPO untuk terlibat lebih jauh dalam membantu pencapaian SDGs.
Semua pembicara berpendapat WIPO perlu meningkatkan peran guna membantu negara anggotanya, khususnya negara berkembang, untuk mencapai SDGs karena banyak target dalam SDGs yang terkait erat dengan Kekayaan Intelektual.
Kegiatan jaring masukan ini merupakan kegiatan pertama yang dilakukan guna mencari keterhubungan antara SDGs dan Kekayaan Intelektual. Para peserta yang hadir terdiri dari Kementerian/Lembaga perintah, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
