“Ini adalah wujud komitmen Indonesia untuk mewujudkan kawasan Laut China Selatan agar stabil dan damai,” kata Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir dalam acara 'Workshop on Managing Potential Conflict in South China Sea' di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 16 November 2017.
Fachir mengungkapkan, kegiatan ini melengkapi langkah-langkah dan utamanya lebih mengedepankan kerja sama yang konkret.
"Makanya kita sebut managing potential conflict (mengelola potensi konflik). Kita ingin membawa potensi konflik kepada kerja sama dan dalam bentuk berbagai proyek,” lanjut dia.
Tahun ini, ujar dia, ada delapan proyek yang ditawarkan dari masing-masing negara yang bersengketa. Namun, Fachir enggan menjelaskan lebih jauh mengenai proyek ini.
"Ini tentu saja membantu upaya kita dan ini adalah komitmen sejak awal untuk menjadikan kawasan Laut China Selatan sebagai kawasan damai, stabil dan memberi manfaat secara ekonomi," ungkap dia.
Menurut dia, sejumlah proyek tersebut juga membantu menciptakan rasa saling percaya di antara negara di kawasan terutama yg memang memiliki klaim di perairan strategis ini.
"Sejak awal kita sendiri meski bukan negara klaim, tapi kita melihat bahwa stabilitas dan perdamaian membuahkan stabil untuk kerja sama di kawasan sekaligus paling tidak kerja sama ekonomi tidak hanya di kawasan," tutur dia.
Fachir juga kembali menegaskan bahwa Indonesia selalu mendorong agar Code of Conduct atau etika berperilaku di Laut China Selatan segera dirampungkan. Hal ini senada diutarakan oleh Presiden Joko Widodo pada saat pertemuan KTT ASEAN di Manila, Filipina.
(Baca: Presiden Meminta Perundingan CoC Segera Diselesaikan).
Kementerian Luar Negeri RI menyebutkan bahwa Laut China Selatan adalah wilayah yang sangat strategis dalam dimensi politik internasional khususnya di Kawasan Asia Pasifik. Wilayah ini berbatasan langsung dengan banyak negara dengan kepentingan dan political power yang berbeda-beda.
Kekayaan alam yang berlimpah dan posisi strategis sebagai salah satu jalur utama perdagangan dunia menambah konsekuensi geopolitik lain, yaitu kerentanan eskalasi konflik dari wilayah ini.
Dinamika yang terjadi belakangan, mulai dari isu perbatasan, pengelolaan sumber daya laut, dan klaim-klaim lainnya, menunjukkan kerentanan potensi eskalasi konflik di wilayah tersebut. Dalam meredam hal tersebut, dibutuhkan sebuah mekanisme atau forum yang dapat merangkul semua pihak yang berkepentingan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
