Menlu Retno Marsudi (kanan) berjabat tangan dengan Sekjen GCC Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani di Kemenlu RI, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2019. (Foto: Medcom.id/Sonya Michaella)
Menlu Retno Marsudi (kanan) berjabat tangan dengan Sekjen GCC Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani di Kemenlu RI, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2019. (Foto: Medcom.id/Sonya Michaella)

RI Usulkan Kerangka Perjanjian Ekonomi dengan Negara Teluk

Internasional kerja sama diplomasi luar negeri
Sonya Michaella • 28 Agustus 2019 14:40
Jakarta: Ekonomi menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Sekretaris Jenderal Gulf Cooperation Council (GCC) atau Dewan Kerja Sama Negara Teluk, Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani.
 
"Kami mengusulkan adanya FTA atau CEPA. Wadah ini yang kami siapkan untuk kerja sama ekonomi yang lebih besar dengan Negara Teluk," kata Menlu Retno, ketika ditemui di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2019.
 
FTA merujuk pada Free Trade Agreement atau Perjanjian Perdagangan Bebas. Sementara CEPA adalah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Menlu Retno, jika kedua belah pihak menyetujui kerangka CEPA, negosiasinya akan lebih lama. Pasalnya, CEPA akan menjadi perjanjian yang lebih komprehensif.
 
"Ruang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi masih banyak terutama di perdagangan dan investasi. Kita perlu satu payung dan wadah misalnya FTA atau CEPA," ujar Menlu Retno lagi.
 
Menlu Retno membeberkan, di sektor perdagangan dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 40 persen, serta di bidang investasi meningkat sebesar 26 persen.
 
FTA atau CEPA ini sangat penting untuk meningkatkan akses perdagangan, penurunan hambatan kerja sama ekonomi, dan pada akhirnya dapat mendorong peningkatan investasi langsung negara-negara Teluk di Indonesia.
 
"Fokus Indonesia dan Negara Teluk adalah memperkuat kerja sama ekonomi yang langsung berdampak bagi kesejahteraan rakyat," ungkap Menlu Retno.
 
Delegasi Sekretariat GCC juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan BKPM dan Kementerian Perdagangan pada 29 Agustus untuk membahas sejumlah rencana aktivitas kerja sama yang untuk disepakati dalam sebuah Joint Plan of Action (JPoA) antara Indonesia dan GCC.
 
JPoA tersebut akan melengkapi MoU yang telah ditandatangani dengan aspek-aspek kerja sama konkrit yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dan negara-negara GCC.
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif