“Perdamaian dan pembangunan berkelanjutan adalah dua sisi pada mata uang yang sama. Tanpa perdamaian tidak ada pembangunan berkelanjutan dan tanpa pembangunan perdamaian dapat terancam,” ucap Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dalam penyataannya pada Pertemuan Tingkat Menteri Asia-Eropa (ASEM) ke-13 di Naypyidaw, Myanmar pada Senin, November 20, 2017
Dalam kaitan ini Menlu Retno menyerukan 3 bidang kerja sama konkret yang perlu ditingkatkan ASEM yaitu, penanggulangan terorisme dan radikalisme, perang melawan perdagangan narkoba, dan penanganan IUU Fishing.
Dibidang kerja sama penanggulangan terorisme dan radikalisme, Menlu RI menekankan pentingnya negara-negara ASEM meningkatjan kerja sama khususnya dibidang pertukaran intelejen, peningkatan kapasitas aparat keamanan, tukar pengalaman mengenai legislasi serta program deradikalisasi.
“Dalam melawan terorisme dan radikalisasi, juga penting bagi semua anggota ASEM untuk tingkatkan kerja sama dalam menyebarkan nilai nilai toleransi dan moderasi,” ujar Menlu Retno, seperti dikutip dalam pernyataan pers yang diterima pada Senin, November 20, 2017.
Terkait dengan kerja sama melawan perdagangan narkoba, Menlu RI menyampaikan bahwa perdagangan narkoba dapat berkontribusi kepada ketidak stabilan kawasan. Oleh karenanya, kerja sama antara negara asal, transit dan destinasi narkoba sangat dibutuhkan.
“Indonesia tidak akan membiarkan negaranya menjadi pasar bagi kejahatan narkoba,” tutur Menlu Retno.
Sebagai negara kelautan, Menlu RI menegaskan pentingnya untuk mengatasi IUU Fishing. Menlu RI menyampaikan kerugian ekonomi yang sangat besar dialami Indonesia akibat IUU Fishing. Dalam kaitan ini Menlu Retno mengajak kerja sama konkret dari ASEAN untuk mengatasi IUU Fishing.
Selain ketiga bidang kerja sama tersebut, Menlu RI secara khusus mengangkat tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit yang terjadi di pasar Uni Eropa, termasuk yang dilakukan anggota parlemen Uni Eropa. Dalam kaitan ini, Menlu RI menjelaskan kampanye negatif dan diskriminasi yang dilakukan di Uni Eropa, berdampak tidak saja kepada citra negara-negara produser kepala sawit, namun lebih penting dampaknya kepada kehidupan sekitar 17 juta orang yang bergantung kepada produksi kelapa sawit di Indonesia.
“Terdapat keterkaitan erat antara kelapa sawit dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, sehingga produk kelapa sawit harus diberikan keadilan di pasar Uni Eropa,” tegas Menlu Retno.
Mengakhiri pernyataan pada sesi pleno KTM ASEM, Menlu RI menekankan pentingnya agar berbagai konflik dan krisis dapat segera di selesaikan, dalam menjaga perdamaian kawasan masing-masing. Dalam kaiatan ini, Menlu RI kembali menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung penyelesaian masalah di Rakhine State.
Di sela sela KTM ASEM, Menlu RI juga melakukan lebih dari 10 pertemuan bilateral antara lain dengan Jerman, Perancis, Irlandia, Selandia Baru, Finlandia, Denmark, Bangladesh, Swedia, Norway, dan UE. Selain pembahasan isu-isu bilateral, pada pertemuan bilateral tersebut juga dibahas perkembangan situasi di Rakhine State.
ASEM didirikan di Bangkok tahun 1996 dan saat ini beranggotakan 21 negara di Asia, 30 negara Eropa, Sekretariat ASEAN, dan Uni Eropa yang mereprentasi 57% GDP dunia dan 66% perdagangan dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
