"Pertama mode pelatihan yang inovatif dan dirancang khusus," kata Fachir, dalam Konferensi Internasional 'Mempersiapkan Angkatan Bersenjata Modern untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian di Abad ke-21', di Jakarta, Rabu 26 Juni 2019.
Menurut Fachir, langkah ini diperlukan agar para personel dapat menghadapi lingkungan yang dinamis setiap hari. Pelatihan yang dinovasi ini harus juga mencakup keterampilan komunikasi dan negosiasi.
"Keterampilan komunikasi strategis dan keterlibatan dalam masyarakat, serta keterampilan negosiasi dan mediasi akan meningkatkan dampak pemeliharaan perdamaian," imbuh dia.
Langkah kedua adalah penguasaan persenjataan dan teknologi canggih. Yang ketiga adalah meningkatkan profesionalisme dan patuh pada kode etik.
"Penjaga perdamaian harus menyertakan kepribadian dan profesionalisme, menghormati hak asasi manusia. Sebagai profesional, penjaga perdamaian terikat untuk menghormati undang-undang dan kebiasaan masyarakat setempat," terang Fachir.
"Harus juga memperlakukan masyarakat setempat dengan sopan, bertindak dengan bijaksana , tidak memihak dan memiliki integritas," imbuh mantan duta besar RI untuk Arab Saudi tersebut.
Langkah terakhir, kata Fachir, adalah peran yang lebih besar dari penjaga perdamaian perempuan. Menurut dia, peran perempuan dalam menjaga perdamaian sangat penting.
Tahun ini, Indonesia berencana menambah jumlah pasukan penjaga perdamaian perempuan menjadi total tujuh persen dari personel yang dikirim ke delapan misi PBB. Peningkatan kapasitas ini disambut baik oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix.
"Indonesia akan menambahkan jumlah perempuan dalam misi perdamaian dan ini sangat penting bagi kami. Kami terus mendukung langkah Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia," tuturnya.
Pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia sudah dikirim ke misi perdamaian PBB sejak 1957. Kini Indonesia menduduki peringkat ke-8 dari 124 negara penyumbang personel penjaga perdamaian PBB.
Jumlah personel penjaga perdamaian dari Indonesia sebanyak 3.080 personel, dengan 106 diantaranya adalah perempuan. Mereka semua tersebar di delapan misi PBB, diantaranya di Mali, Afrika Tengah, Sudan Selatan, dan Kongo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
