Persetujuan Penetapan Batas ZEE RI-Filipina Resmi Ditetapkan Jadi UU

medcom.id, Jakarta: Penetapan Batas Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia-Filipina akhirnya diratifikasi oleh Indonesia. Dengan persetujuan dari DPR, menandai rampungnya perundingan yang berjalan antara Indonesia dan Filipina.

 

Dengan ditetapkannya RUU tentang Pengesahan Persetujuan Penetapan Batas Zona Ekonomi Ekslusif RI-Filipina menjadi undang-undang, menunjukkan keberhasilan negosiasi Indonesia dalam menentukan batas wilayah dengan negara tetangga. 

 

"Alhamdullillah, satu lagi batas maritim Indonesia dengan negara tetangga bisa kita selesaikan ratifikasinya," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, usai pengesahan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014, oleh DPR RI, Kamis 27 April 2017.

 

Persetujuan antara Indonesia dan Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, ditandatangani oleh Menlu RI dan Menlu Filipina pada 2014 di Manila, setelah melalui perundingan selama 20 tahun.

 

"Dicapainya persetujuan dengan Filipina dan penyelesaian ratifikasi ini, merupakan wujud keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah perbatasan dengan semua tetangga Indonesia," tegas Menlu Retno, seperti disitat dari situs Kemlu.go.id.

 

Proses pengesahan RUU ini telah melalui beberapa tahap pembahasan di Komisi I DPR RI. Pertama, RDPU dengan para pakar/akademisi pada 4 April 2017. Kedua, RDP dengan Pemerintah  pada tingkat pejabat tingkat Eselon I dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM pada 18 April 2017. 

 

Selanjutnya, dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah, di tingkat Menteri yang berlangsung pada 25 April 2017. RUU tersebut selesai dibahas di tingkat pertama dan mendapat persetujuan untuk dibahas pada tingkat Paripurna.

 

Persetujuan garis batas ini, merupakan perjanjian batas maritim pertama yang disepakati oleh Indonesia dan Filipina, dimana garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara kedua negara yang telah disepakati adalah sepanjang sekitar 1.161,13 kilometer.

 

Dengan disepakatinya garis batas ZEE ini, maka kedua negara kini tinggal merundingkan titik pertemuan tiga garis batas ZEE, antara Indonesia-Filipina-Malaysia di sisi barat dan antara Indonesia-Filipina-Palau di sisi timur, serta merundingkan penetapan garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Filipina.

 

Mewakili Pemerintah dalam Rapat Paripurna, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu, Ferry Adamhar, menyampaikan penetapan garis batas tersebut merupakan capaian luar biasa. 

 

Hal ini, karena kesepakatan kedua Negara bahwa garis batas ZEE akan bertolak dari garis pangkal kepulauan masing-masing dan perundingan dilakukan sesuai dengan prinsip yang terdapat di dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982.

 

Langkah ini menjadi preseden yang baik bagi Indonesia, Filipina maupun negara-negara kepulauan lainnya yang terus mengimplementasikan konsep negara kepulauan dalam penetapan batas maritim.

 

Dengan disahkannya perjanjian tersebut, maka Indonesia akan memiliki batas ZEE yang lebih jelas. Hal ini penting dalam pengelolaan wilayah hak berdaulat Indonesia, khususnya pengelolaan sumber daya hayati, kelautan dan perikanan.

 

Selain itu, disahkannya perjanjian ini juga memberikan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi, termasuk pengelolaan hak nelayan lokal Indonesia di kawasan tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(FJR)