Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, R. Agus H. Purnomo (tengah). (Foto:
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, R. Agus H. Purnomo (tengah). (Foto:

Indonesia Awasi Keamanan Pelayaran Internasional

Internasional poros maritim dunia maritim dan kelautan
Sonya Michaella • 25 Januari 2019 20:03
London: Indonesia menjadi negara kepulauan pertama yang memiliki bagan pemisahan alur laut. Sejarah baru ini ditandai dengan keputusan sidang International Maritime Organization (IMO) Sub Committee Navigation Communication and Search and Rescue, hari ini.
 
Organisasi tersebut mengesahkan ada pemisahan alur laut antara Selat Sunda dan Selat Lombok yang telah diajukan Indonesia dan akan diadopsi dalam sidang pada Juni 2019.
 
Sebelumnya, Indonesia bersama Malaysia dan Singapura telah memiliki pemisahan alur laut di Selat Malaka. Namun pemisahan di Selat Malaka tersebut berbeda pengaturannya mengingat dimiliki oleh tiga negara sedangkan pemisahan di Selat Sunda dan Selat Lombok hanya Indonesia yang memiliki wewenang untuk pengaturannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun Indonesia bersama Fiji, Papua Nugini, Bahama, dan Filipina merupakan lima negara berdaulat yang tertuang dalam The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sebagai negara yang memenuhi syarat sebagai negara kepulauan.
 
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, R. Agus H. Purnomo mengatakan bahwa alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional (freedom to passage) sebagaimana yang tertuang dalam UNCLOS 1982.
 
“Sehingga dengan dipercayainya Indonesia oleh IMO untuk mengatur pemisahan di Selat Sunda dan Selat Lombok yang juga merupakan ALKI tersebut menunjukan peran aktif Indonesia dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran internasional serta memperkuat jati diri Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia," ujar Dirjen Agus dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat 25 Januari 2019.
 
Dengan adanya pengesahan ini, tugas berat telah menanti untuk diselesaikan Indonesia mengingat IMO terus memonitor pelaksanaan dan implementasi pemisahan di kedua selat tersebut.
 
Pemerintah Indonesia masih memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, antara lain melakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di area TSS yang telah ditetapkan, meliputi Vessel Traffic System(VTS), Stasiun Radio Pantai (SROP), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), serta peta elektronik yang terkini dan menjamin operasional dari perangkat-perangkat penunjang keselamatan pelayaran tersebut selama 24 jam.
 
Dirjen Agus menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia juga wajib mempersiapkan regulasi, baik lokal maupun nasional terkait dengan operasional maupun urusan teknis dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran di TSS yang telah ditetapkan, serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan para instansi dan stakeholder terkait dengan penetapan TSS tersebut.
 
"Perjuangan Indonesia belum berakhir. Siapkan dengan baik mengingat tugas berat menanti untuk kedepannya setelah TSS tersebut disetujui IMO karena nantinya akan berlaku secara Internasional setelah diadopsi dalam Sidang MSC ke 101 di bulan Juni 2019 yang artinya mulai diberlakukan pada satu tahun kemudian yaitu bulan Juni 2020," kata Dirjen Agus.
 
Pada kesempatan yang sama, Direktur Kenavigasian, Basar Antonius mengatakan bahwa Penetapan TSS di selat Sunda dan Selat Lombok oleh IMO memang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran di selat yang menjadi Alur Laut Kepulauan Indonesia dan cukup ramai lalu lintasnya tersebut.
 
"Dari data yang ada disebutkan bahwa sebanyak 53.068 unit kapal dengan berbagai jenis dan ukuran melewati Selat Sunda setiap tahunnya serta sebanyak 36.773 unit kapal dengan berbagai jenis dan ukuran melewati Selat Lombok setiap tahunnya," ujar Basar.
 
Selat Sunda, lanjut Basar adalah salah satu selat yang paling penting di Indonesia yang terletak di jalur lalu lintas kapal yang dikategorikan sebagai ALKI I dari selatan ke utara dengan jalur lintas yang memiliki kepadatan tinggi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera yang sebagian besar dilalui oleh kapal penumpang.
 
Selain itu, di Selat Sunda juga terdapat beberapa wilayah yang ditetapkan sebagai daerah konservasi laut dan wisata taman laut yang wajib dilindungi, salah satunya adalah Wilayah Pulau Sangiang yang telah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut.
 
“Di Selat Sunda juga terdapat dua gugusan terumbu karang, yaitu Terumbu Koliot dan Terumbu Gosal yang berbahaya bagi pelayaran,” tambah Basar.
 
Adapun Selat Lombok yang terletak di jalur lalu lintas kapal yang dikategorikan sebagai ALKI II juga merupakan jalur lalu lintas internasional yang memiliki kepadatan tinggi dikarenakan oleh keberadaan kawasan wisata di sekitarnya.
 
Basar menjelaskan, bahwa pemisahan alur lalu lintas yang berlawanan di daerah tersebut, serta penetapan precautionary area pada rute persimpangan memastikan kapal-kapal yang menggunakan alur tersebut bisa mendapatkan informasi yang memadai mengenai lalu lintas di sekitarnya sehingga mengurangi risiko terjadinya tubrukan kapal serta mengurangi risiko kapal kandas yang tidak disengaja dengan menjauhkan kapal dari terumbu karang.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif