medcom.id, Jakarta: Malaysia dikenal sebagai negara yang mengawasi ketat kiprah media. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengaku turut menjadi korban dalam pengawasan ini.
Mahathir menyebutkan, di Malaysia tidak bisa melakukan seenaknya dan bisa dihukum. Menurutnya sangat penting untuk memperketat kebebasan khususnya dalam pers.
"Ada kecenderungan warga melakukan pelanggaran aturan. Saat ini kami melihat adanya pelarangan dari kebebasan pers di media di Malaysia," ujar Mahathir saat memberikan pidato dalam simposium berjudul 'Peace Journalism and Conflict Resolution in Media', yang diadakan di Jakarta, Kamis 4 Mei 2017.
"Tentu saja saya menjadi korban dari aturan itu. Tetapi saya masih tetap menggapai rakyat dengan medium lain," imbuh Mahathir.
"Saat ini kita memiliki media alternatif. Saya bisa menggunakan facebook atau melalui blog. Saya masih tetap bisa berkomunikasi dengan rakyat," lanjutnya.
Tentunya Mahathir akan merasa senang jika tidak ada pelarangan dalam mempublikasi apapun yang ingin saya katakan.
"Tetapi yang buruk terjadi, media digunakan untuk menjelekkan orang lain, termasuk saya. Kalau anda melihat siaran TV3 di Malaysia, Anda menilai,-jika tidak mengenal saya-, saya adalah orang yang buruk. Karena TV3 dan media lainnya berada dalam genggaman pemerintah, Anda tidak bisa menyebut apapun melawan pemerintah. Anda tidak menulis subjek tanpa merasa takut izin anda dibekukan," tegasnya.
Lebih lanjut Mahathir menyebutkan bahwa pers di Malaysia saat ini tidak bisa membahas mengenai skandal, baik itu skandal 1MDB dan skandal lainnya yang melibatkan PM Najib Razak.
Di mata politikus berusia 92 tahun itu, rakyat Malaysia sebenarnya tengah ditekan. Menurut pengakuannya jika warga melakukan sesuatu hal yang tidak disukai pemerintah, warga mungkin akan didatangi oleh pemerintah.
Tetapi ironisnya menurut Mahathir, pemerintah tetap meminta warga membayar pajak lebih tanpa ada alasan. Jika tidak membayar anda akan masuk daftar hitam. Hal ini yang dianggap tokoh senior itu sebagai bentuk penekanan.
"Pemerintah harus berfungsi sesuasi aturan dan hukum. Jika aturan hukum diikuti tidak ada masalah, tetapi jika pejabat pemerintah diminta melakukan sesuatu yang diketahui pemerintah hal itu salah, maka hal itu adalah bentuk penekanan," tegasnya.
Mahathir kemudian mengingatkan bahwa warga tidak bisa terlalu bebas. Dirinya hanya bisa menyebutkan bahwa warga Malaysia saat ini bisa bergantung pada media alternatif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
