"Indonesia lebih banyak korbannya. Jika ada tetangga yang mengalami kebakaran, mari kita bantu bersama-sama supaya rumah kita juga tidak ikut terbakar," kata JK di New York, dikutip dari video Biro Sekretariat Wapres (Setwapres), Jumat, 27 September 2019.
Meski demikian, JK membenarkan Indonesia menolak bantuan dari Malaysia. Menurut dia, belajar dari pengalaman bahwa bantuan tersebut tak seberapa.
"Jangan lupa juga, bahwa ada beberapa perusahaan Malaysia yang beroperasi di Sumatra, Kalimantan, jangan lupa mereka juga terlibat kebakaran hutan itu," terangnya.
Dia beranggapan Indonesia masih sanggup menghadapi kebakaran hutan ini. "Namun, bahwa efeknya saat ini tinggi, kita tidak menyangka," imbuhnya.
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, kembali menyinggung persoalan kabut asap lintas batas dari Indonesia akibat kebakaran hutan dan lahan, di sela-sela rangkaian lawatannya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, dia menyatakan hal itu bisa tidak terselesaikan, bahkan oleh PBB sekalipun, karena sampai saat tidak ada landasan hukum internasional untuk menjerat pelaku atau negara yang bertanggung jawab.
"Anda bisa menyalahkan Indonesia dan mengkritik mereka, tetapi kebakaran tetap terjadi," kata Mahathir dalam kegiatan dialog di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat.
Mahathir juga kembali menyinggung, meski tidak secara tegas, tentang penolakan Presiden Joko Widodo terhadap tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kabut asap. Menurut dia, jika ada aturan hukum yang mengikat tentang persoalan kabut asap, maka Malaysia bisa saja mengambil kebijakan tertentu untuk menyelesaikan masalah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
