Operasi siaga 2020 di Natuna. (Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Operasi siaga 2020 di Natuna. (Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

UNCLOS Beri Indonesia Hak Berdaulat di Natuna

Internasional indonesia-tiongkok blok natuna
Marcheilla Ariesta • 07 Januari 2020 18:17
Jakarta: Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS) memberi hak berdaulat kepada Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ada tiga hak yang dimiliki Indonesia di ZEE, yaitu eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi.
 
"UNCLOS memberi hak berdaulat kepada Indonesia di ZEE-nya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam termasuk perikanan," kata Penasihat Hukum Laut Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Gulardi Nurbintoro di Jakarta, Selasa 7 Januari 2020.
 
Gulardi menambahkan, hak tersebut adalah eksklusif milik Indonesia, yang berarti negara lain selain Indonesia tidak boleh menangkap ikan di ZEE. Karenanya, menurut dia, penggunaan Pasal 59 UNCLOS untuk insiden di Natuna tidak benar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Diplomat muda ini menuturkan, Pasal 59 UNCLOS jika dibaca lebih kepada hak-hak konflik yang belum diberikan untuk UNCLOS. Misalnya, tutur Gulardi, UNCLOS memberikan hak yurisdiksi kepada negara pantai.
 
"Insiden Natuna tidak masuk dalam ranah Pasal 59, jadi kurang tepat kalau menggunakan pasal ini untuk menyelesaikan konflik Natuna," imbuh Gulardi.
 
Dalam UNCLOS, Indonesia juga dapat menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch). Maksudnya adalah, Indonesia dapat menentukan jumlah ikan yang ditangkap kalau tidak bisa mengelola secara keseluruhan. Ikan berlebih dapat diberikan kepada negara lain, namun tetap sesuai izin Indonesia, sesuai dengan yang tertuang di Pasal 62 UNCLOS.
 
Total Allowable Catch Indonesia tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50/KEPMENKP/2017 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia pada 22 Desember 2017.
 
"Sekalipun demikian, penggunaan pasal ini pada insiden Natuna juga tidak tepat, karena kalaupun Indonesia belum menetapkan Total Allowance Catch, tidak menjadikan negara lain otomatis berhak untuk menangkap ikan di ZEE Indonesia," terang Gulardi.
 
"Bahkan UNCLOS menyatakan untuk negara lain dapat menangkap ikan di ZEE Indonesia, perlu adanya perjanjian atau pengaturan lain antara kedua negara tentang hak akses," imbuhnya.
 
Pemberian hak akses ini, tutur Gulardi, juga sudah diatur oleh UNCLOS, dan diprioritaskan kepada negara landlocked dan geographical disadvantage states. Ini diatur dalam Pasal 69-70.
 
Indonesia dan Tiongkok bersitegang di akhir tahun 2019 karena kapal nelayan yang dikawal kapal penjaga pantai Tiongkok mencuri ikan di perairan Indonesia. Indonesia menegaskan bahwa perairan Natuna sudah diatur dalam UNCLOS sebagai bagian dari Indonesia.
 
Akibat insiden tersebut, Indonesia beberapa kali memanggil Duta Besar Tiongkok di Jakarta dan menyampaikan nota protes diplomatik. Indonesia juga menegaskan tidak mengakui sembilan garis putus yang diklaim Tiongkok karena tidak tercantum dalam UNCLOS.
 
Indonesia juga meminta Tiongkok untuk menghormati kedaulatan dan hak berdaulat RI di perairan Natuna.

 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif