Ranil Wickremesing disingkirkan sebagai Perdana Menteri Sri Lanka. (Foto: AFP).
Ranil Wickremesing disingkirkan sebagai Perdana Menteri Sri Lanka. (Foto: AFP).

Sri Lanka Terjebak dalam Krisis Kepemimpinan

Internasional sri lanka
Arpan Rahman • 28 Oktober 2018 15:11
Colombo: Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena pada Sabtu menangguhkan Parlemen selama dua pekan di tengah potensi krisis konstitusional. Sebelumnya dia secara tiba-tiba memecat perdana menteri dan menunjuk pendahulunya untuk jabatan itu.
 
Jumat malam, Sirisena menyingkirkan Ranil Wickremesing sebagai perdana menteri dan melantik Mahinda Rajapaksa menggantikannya.
 
Rajapaksa dan Wickremesing masing-masing menyatakan bahwa mereka adalah perdana menteri yang sah, tetapi beberapa menteri pemerintah mengatakan perombakan itu ilegal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya berbicara kepada Anda sebagai perdana menteri Sri Lanka. Saya masih memegang mayoritas di DPR," kata Wickremesinghe, berbicara kepada publik, Jumat. "Selenggarakan Parlemen dan saya akan membuktikannya," tegasnya, seperti dilansir dari kantor berita UPI, Minggu 28 Oktober 2018.
 
Dia mengatakan pemungutan suara resmi harus dilakukan di Parlemen untuk menentukan perdana menteri yang sah. Sirisena membekukan Parlemen hingga 16 November, meskipun tidak secara resmi membubarkan badan legislatif.
 
Harian New York Times melaporkan penghitungan informal menunjukkan Sirisena memiliki dukungan dari 98 kursi di Parlemen, kurang dari setengah 225 yang diperlukan untuk mengamankan mayoritas.
 
"Tentu saja kami memiliki lebih dari 130 kursi di Parlemen, pasti," kata Namal Rajapaksa, putra Mahinda Rajapaksa.
 
"Kami sudah bekerja sesuai pada kebijakan kami untuk menstabilkan ekonomi dan memberikan stabilitas sosial," imbuhnya.
 
Rajapaksa menjabat sebagai presiden sebelum Sirisena, tetapi kalah dalam pemilihan presiden 2015. Sirisena dan Wickremesinghe bergabung selama pemilu, dengan yang terakhir berjanji bertanggung jawab mewakili mereka di balik dugaan kekejaman yang dilakukan selama perang sipil Sri Lanka, yang berakhir pada 2009 dan menyebabkan antara 80.000 dan 100.000 orang tewas.
 
Menteri Keuangan Mangala Samaraweera menyebut langkah itu 'kudeta anti-demokrasi' karena perdana menteri tidak dapat dipecat oleh presiden.
 
Para kritikus menuduh Rajapaksa melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dia menjabat presiden pada 2009, ketika pasukan pemerintah diduga membunuh warga sipil Tamil guna mengakhiri perang saudara.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi