Berikut lima kegiatan tersebut, yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Febrian Alphyanto Ruddyard, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa 11 Juni 2019.
1. Sidang terbuka DK PBB mengenai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Sidang digelar pada 7 Mei, dengan dipimpin langsung Menlu Retno Marsudi dan juga dihadiri Sekjen PBB Antonio Guterres. Sidang ini menghasilkan Presidential Statement (PRST) sebagai dokumen DK PBB pertama mengenai penguatan pelatihan dan kapasitas pasukan penjaga perdamaian.
2. Diskusi informal DK PBB dalam format Arria Formula mengenai Palestina. Diskusi pada 9 Mei ini dipimpin Menlu Retno dan juga Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansjah Djani. Turut hadir dalam diskusi adalah Menlu Palestina. Diskusi membahas mengenai pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di Palestina.
3. Sidang terbuka DK PBB mengenai Protection of Civilians (PoC) in Armed Conflicts digelar pada 23 Mei. Sidang bersama UN OCHA ini memiliki arti penting karena bertepatan dengan 20 tahun adopsi resolusi pertama DK PBB terkait perlindungan warga sipil, dan 70 tahun Geneva Convention mengenai hukum humaniter internasional. Sidang dipimpin Menlu Retno, dan juga dihadiri Guterres.
4. Pameran foto bertema Investing in Peace pada di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, 6-17 Mei. Dibuka Menlu Retno, pameran ini menampilkan berbagai bentuk kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia yang berkesinambungan.
5. Resepsi diplomatik dan pertunjukan budaya Indonesia, yang digelar di momen-momen akhir keketuaan di DK PBB pada 30 Mei. Resepsi dihadiri diplomat negara-negara anggota PBB. Banyak diplomat, termasuk Sekjen PBB, mengenakan pakaian batik dalam resepsi ini.
Di luar signature events, terdapat juga beberapa sidang lain, seperti 2 Arria Formula mengenai Kamerun dan Peacebuilding; satu debat mengenai Bosnia Herzegovina; empat briefing, dua konsultasi dan tiga pertemuan untuk mengadopsi resolusi terkait Sudan, Sudan Selatan, Somalia, Libya dan kawasan Sahel; lima briefing dan tujuh konsultasi mengenai Timur Tengah.
Terdapat pula satu konsultasi mengenai isu Amerika dan Eropa; satu briefing mengenai komite sanksi DK PBB terkait terorisme; satu konsultasi mengenai isu senjata nuklir Korea Utara; dan tiga konsultasi khusus terkait Afrika Tengah, Venezuela dan Ukraina
Sementara mengenai dokumen yang dihasilkan selama keketuaan RI di DK PBB adalah adopsi 4 resolusi PBB. Keempatnya adalah Resolusi UNISFA, Resolusi UNAMI, Resolusi AMISOM dan perpanjangan resolusi mengenai sanksi Sudan Selatan.
Baca: Keberhasilan Indonesia di DK PBB Hasil Proses Panjang
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
