Trump kini lebih condong melakukan pendekatan unilateralisme dan proteksionisme, yang tujuan utamanya semata melindungi kepentingan AS.
"Saat kekuatan-kekuatan besar terlibat konflik, sejumlah negara kecil pasti terkena imbasnya. Nah, ini adalah momen bagi kekuatan menengah," kata Dewi Fortuna Anwar, Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dalam kegiatan Conference on Indonesia Foreign Policy (CIFP) 2019, di The Kasablanka, Jakarta, Sabtu 30 November 2019.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekuatan menengah. Dewi berpendapat, Indonesia harus mampu memanfaatkan momen saat ini dan menjalin koalisi dengan negara-negara lain yang memiliki kesamaan pikiran demi mendorong sistem multilateralisme.
"Siapa yang akan menjadi jawara terdepan dalam multilateralisme ini? Ya, negara-negara menengah ini. Uni Eropa dan ASEAN adalah dua organisasi penting dalam hal ini," lanjut dia.
Menurunnya tren multilateralisme juga dibenarkan oleh Hassan Wirajuda, menteri luar negeri periode 2001-2009. Penerapan kebijakan unilateralisme Trump merupakan salah satu kontributor terbesar dalam menurunnya multilateralisme.
Hassan mengambil contoh mengenai perjanjian nuklir Iran 2015 bertajuk Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Menurutnya, JCPOA adalah perjanjian multilateral yang baik terkait program uranium Iran.
"Namun situasinya kembali ke nol setelah AS menarik diri," tutur Hassan.
Menurut Hassan, dunia saat ini membutuhkan jawara dalam hal multilateralisme, dan pihak yang paling memungkinkan adalah negara-negara dengan kekuatan menengah seperti Indonesia.
Khusus untuk wilayah Asia Tenggara, ASEAN dinilai Hassan sebagai organisasi negara-negara menengah yang masih mempertahankan semangat multilateralisme. "ASEAN sejauh ini masih terpantau baik," ujar Hassan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
