PP Muhammadiyah bantah mendapat fasilitas dari Pemerintah Tiongkok, terkait kunjungan ke kamp Uighur. Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta
PP Muhammadiyah bantah mendapat fasilitas dari Pemerintah Tiongkok, terkait kunjungan ke kamp Uighur. Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta

Muhammadiyah Bantah Terima Fasilitas dari Pemerintah Tiongkok

Marcheilla Ariesta • 16 Desember 2019 18:49
Jakarta: Pimpinan Pengurus Pusat Muhammadiyah membantah adanya fasilitas dan lobi-lobi dari Pemerintah Tiongkok terkait masalah Muslim Uighur. Mereka menyesalkan pemberitaan media Wall Street Journal yang mengatakan organisasi Muslim di Indonesia mendapat fasilitas untuk meredam suara mereka terhadap Uighur.
 
"Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia," kata Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin 16 Desember 2019.
 
Muhammadiyah mendesak agar Wall Street Journal meralat berita tersebut. Mereka juga mengharapkan agar media itu meminta maaf kepada warga Muhammadiyah.

"Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya," tegas Abdul.
 
Pekan lalu, Wall Street Journal memberitakan belasan pemuka agama Indonesia dibawa ke Xinjiang dan mengunjungi fasilitas pendidikan ulang. Kunjungan tersebut diikuti oleh jurnalis dan akademisi.
 
Pada saat kunjungan ke kamp Xinjiang, otoritas Tiongkok memberikan presentasi tentang serangan teroris oleh Uighur, juga mengundang para pengunjung untuk berdoa di masjid-masjid lokal. Di kamp, mereka mengunjungi ruang kelas yang disebut sebagai tempat pelatihan berbagai bidang, mulai dari manajemen hotel hingga peternakan.
 
Setelah kunjungan itu, dalam pemberitaan Wall Street Journal, pandangan Indonesia berubah. Seorang ulama senior Muhammadiyah yang ikut dalam kunjungan ke Xinjiang, mengatakan bahwa kamp yang dia kunjungi sangat bagus, memiliki ruang kelas yang nyaman dan tidak seperti penjara.
 
Dalam konferensi pers tadi, Muhammadiyah juga mendesak Pemerintah Tiongkok untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang dan masyarakat Uighur.
 
"Pemerintah Tiongkok hendaknya menyelesaikan masalah Uighur dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh Uighur dan memberikan kebebasan kepada Muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas," tegas Abdul.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FJR)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan