Menlu Retno Marsudi berbicara saat peluncuran buku Hukum Perjanjian Internasional (Foto: Rudi Hartanto/Kemenlu RI).
Menlu Retno Marsudi berbicara saat peluncuran buku Hukum Perjanjian Internasional (Foto: Rudi Hartanto/Kemenlu RI).

Perjanjian Internasional Dorong Penyelesaian Isu Batas Wilayah

Fajar Nugraha • 27 Januari 2017 20:14
medcom.id, Jakarta: Perjanjian internasional menjadi salah satu penopang dalam diplomasi. 
 
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, saat ini tatanan internasional maupun hubungan antar negara terus mengalami evolusi yang sangat cepat. Hal tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan atau sering disebut balance of power maupun mempengaruhi keamanan stabilitas dan perdamaian, baik di kawasan maupun dunia. 
 
"Prinsip dan norma hukum internasional menjadi satu landasan yang sangat dibutuhkan untuk mengatur tata krama atau conduct dalam hubungan antar bangsa di dunia ini. Oleh karenanya penting sekali pemahaman akan hukum internasional," ujar Menlu Retno Marsudi saat memberikan pernyataan dalam peluncuran buku 'Hukum Perjanjian Internasional' karya Dr. Eddy Pratomo SH.MA, di Toko Buku Gramedia, Jakarta, Jumat (27/1/2017). 
 
"Kebetulan kami tidak memiliki latar belakang bidang hukum, tapi pengalaman kami sebagai diplomat dalam menjalankan diplomasi sangat tidak mungkin kalau kita tidak memakai alat pemahaman kita terhadap hukum internasional," lanjut. 
 
Mantan Menlu Dubes RI untuk Belanda ini sadar di kawasan Asia ada kasus klaim bersinggungan di wilayah Laut China Selatan. 
 
"Apabila tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh kedua negara dan tiap pihak tidak menahan diri, sengketa ini dapat meluas menjadi potensi konflik. Sebagai negara yang cinta damai dan bukan pengklaim di wilayah tersebut, Indonesia  berupaya untuk memberi contoh, to lead by example," tutur Menlu Retno.
 
"Indonesia selalu percaya dengan prinsip good fences make good neighbours (batas yang jelas bisa menumbuhkan tetangga yang baik). Oleh karenanya Indonesia menjadikan percepatan negosiasi penetapan batas maritim dan batas darat sebagai salah satu prioritas politik luar negeri," ucapnya. 
 
Menlu menegaskan dengan menetapkan perbatasan yang pasti dengan negara tetangga melalui perjanjian internasional, Indonesia akan memperlihatkan bahwa bisa selesaikan batas wilayah dengan damai. Selain itu melalui berbagai protes, baik melalui ASEAN dan forum-forum regional lainnya, Indonesia selalu menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip dan norma hukum internasional dgn memperhatikan berbagai trakat atau perjanjian internasional lainnya seperti UNCLOS.
 
Tantangan dalam meraih kesepakatan perbatasan
 
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki singgungan perbatasan laut dengan beberapa negara tetangga. Antara lain dengan Singapura, Malaysia dan Vietnam.
 
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI Ferry Adamhar menyebutkan, dengan Singapura dan Vietnam, isu perbatasan sudah meraih kesepakatan. Khusus dengan Singapura, kesepakatan perbatasan berhasil diraih di wilayah bagian timur yang merupakan wilayah tersibuk. 
 
"Mungkin pekan depan Menlu akan ke Singapura untuk tanda tangan secara resmi. Kita bisa menyelesaikan ini," jelas Ferry.
 
Keuntungan dari kesepakatan ini jelas bisa dirasakan bagi negara yang bersangkutan. Dengan adanya kesepakatan ini jalur perdagnagan kepastian hukum ekonomi jelas. 
 
Pada Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PTTM) awal Januari, Menlu Retno Marsudi sempat menyebutkan bahwa pihaknya akan mencoba menyelesaikan persoalan perbatasan tahun ini. Hal tersebut termasuk dengan Malaysia.

Perjanjian Internasional Dorong Penyelesaian Isu Batas Wilayah
Eddy Pratomo dalam peluncuran buku 'Hukum Perjanjian Internasional' (Foto: Dok. Kemenlu RI).
 
 
Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas Maritim antara Republik Indonesia dan Malaysia Dr. Eddy Pratomo, menjadi sosok ujung tombak dalam pembahasan perbatasan Indonesia dan Malaysia, menjelaskan adanya tantangan untuk merampungkan perjanjian perbatasan dengan Malaysia.
 
"Penyelesaian perbatasan gak ada yang cepat. Perbedaannya itu jelas. Cara tarik garis saja beda, kalau cara tariknya sama dari dulu sudah selesai," pungkas Eddy.
 
Mantan Dubes RI untuk Jerman itu juga menambahkan bahwa base point yang digunakan juga berbeda. Adapula putusan PCA yang terakhir, mengenai definisi pulau.
 
Eddy dijadwalkan akan melakukan negosiasi kembali dengan Malaysia pada Februari mendatang. Ada beberapa harapan yang akan diajukan olehnya.
 
"Harapannya ada kemajuan, ada satu kesepakatan. Meskipun sifatnya proporsional atau sementara, mestinya ada kesepakatan minimal tentang laut teritorial. Tapi Malaysia kan tidak mudah memberikan jawaban," ungkap mantan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI itu.
 
"Kenapa batas teritorial laut penting, karena para penegak hukum mudah melakukan tugas patroli," jelasnya.
 
Diplomat senior Indonesia itu mengakui ada tekanan dari presiden. "Ada pressure dari Presiden. Presiden ingin supaya (isu perbatasan) diselesaikan secara cepat," sebutnya.
 
Namun Eddy juga mengakui ada gerak lamban dari Malaysia mengenai pembahasan perbatasan. Dirinya mengungkapkan bahwa seharusnya dia melakukan pertemuan pada Januari awal, tetapi pihak Malaysia yang kali ini menjadi tuan rumah menyatakan belum siap dan pertemuan pun akan dilakukan pada Februari.
 
Hambatan dari Malaysia sendiri menurut Eddy berbagai macam. "Kalau Malaysia hambatan bisa soal jadwal, konsepnya belum matang, mereka juga harus melakukan pertemuan dengan tim teknis terlebih dahulu," paparnya, sembari menambahkan wilayah Laut Sulawesi yang kini sedang dibahas.
 
Meskipun demikian, Eddy menegaskan bahwa pemecahan masalah perbatasan akan tercapai jika ada kemauan dari pihak yang bersengketa. Kemudian kedua belah pihak harus sama-sama mau maju dan mandatnya juga sama, baru bisa terjadi kesepakatan itu.

 
(FJR)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif