Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kesehatan global dan kebijakan luar negeri berhubungan langsung. DIa mengatakan sangat penting bagi negara dan organisasi dunia untuk bertindak sebagai satu kesatuan dalam hal tersebut.
"Kebijakan luar negeri dapat berfungsi sebagai alat yang kuat untuk memobilisasi negara sebagai satu wilayah dengan kemampuan kita untuk mempersiapkan dan merespons masalah," kata Retno dalam pembukaan kick off forum Foreign Policy and Global Health 2020 di Jakarta, Selasa 28 Januari 2020.
Dalam pidatonya, Retno mengucapkan selamat kepada Prancis yang merupakan ketua FPGH 2019 karena mempromosikan cakupan kesehatan yang terintegrasi. Dia mengatakan Indonesia akan melanjutkan kerja baik Prancis di tahun ini.
Retno menuturkan banyak orang yang berpikir kesehatan itu mahal. Kondisi ini ditunjukkan dengan fakta bahwa sekitar 6,6 juta anak-anak di bawah usia lima tahun meninggal setiap tahunnya karena sistem kesehatan yang lemah.
Selain itu, sebanyak 800 wanita meninggal setiap hari karena komplikasi dalam kehamilan dan kelahiran. Hal ini terjadi karena kurangnya akses perawatan kesehatan yang memadai.
"Ini lah sebabnya mengapa menyediakan layanan kesehatan untuk semua menjadi semakin penting dalam memastikan kualitas layanan kesehatan yang baik, dengan akses ke obat-obatan berkualitas tinggi, vaksin, layanan fasilitas, serta tenaga medis," imbuhnya.
Layanan kesehatan yang terjangkau, seru Retno, merupakan salah satu prioritas utama Indonesia. Dia menambahkan cakupan asuransi kesehatan di Indonesia telah mencapai lebih dari 223 juta orang atau 83,5 persen dari populasi, yang 44 persennya dibiayai negara.
"Kami berusaha untuk meningkatkan kualitas, akses fasilitas, dan layanan dengan kontribusi semua pemangku kepentingan," terang Retno.
Menlu perempuan pertama Indonesia mengatakan RI juga membantu layanan kesehatan bagi negara-negara yang membutuhkan, seperti membangun rumah sakit di Gaza dan Hebron, Palestina, membangun rumah sakit di Myanmar, serta menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Palestina untuk memasok bantuan obat-obatan ke sana.
"Dalam 15 tahun terakhir kita dapat melihat bahwa masalah kesehatan telah naik ke tingkat tertinggi politik internasional dan menjadi agenda sah dalam kebijakan luar negeri. Karenanya adalah penting bahwa pengelompokan unit negara ini dari FPGH berlanjut ke penggerak utama untuk cakupan kesehatan universal," tuturnya.
Lima Isu Prioritas
Sementara itu, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard mengatakan ada lima isu yang dipilih Indonesia sebagai prioritas untuk keketuaan di forum FPGH 2020 ini.
"Pertama, Indonesia mempromosikan pentingnya perawatan kesehatan yang terjangkau untuk menentukan pembangunan berkelanjutan," kata Febrian.
Dia melanjutkan, prioritas kedua yakni memeriksa dan menavigasi peluang serta tantangan dalam mempromosikan layanan kesehatan yang terjangkau sebagai faktor kunci dalam menentukan kebijakan universal. Ketiga, memastikan hak setiap negara untuk sepenuhnya memanfaatkan fleksibilitas aspek perdagangan terkait hak kekayaan intelektual (TRIP), serta memastikan akses universal ke pengobatan dan vaksin.
"Keempat, memastikan kesehatan sebagai prioritas dalam masalah perdagangan dan implementasi prinsip Deklarasi Doha," tuturnya.
Dan prioritas terakhir, untuk memperkuat peran forum FPGH dan mempromosikan layanan kesehatan yang terjangkau.
Kelompok negara FPGH dibentuk di tahun 2007 setelah pertemuan di Oslo antara tujuh negara, yaitu Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, Perancis, Norwegia, Senegal dan Thailand. Forum ini bertujuan mempromosikan pentingnya isu kesehatan global dalam kerangka kebijakan luar negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
