Hal ini dibantah keras oleh pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal menegaskan pihak Kemenlu selalu netral dalam pilpres.
"Ada video yang hari ini beredar yang katakan bahwa Menlu (Retno Marsudi) mengarahkan KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah untuk pilih salah satu pasangan dalam kontestasi pemilu," ujar Iqbal, kepada wartawan di Jakarta, Senin, 1 April 2019.
"Statement itu tidak benar karena Menlu memang kunjungi Jeddah sekitar tanggal 2 atau 3 Maret tapi kunjungan itu dilakukan dalam konteks perlindungan WNI untuk resmikan gedung pelayanan satu atap yang setelah hampir tujuh tahun dicita-cita kan. Alhamdulillah selesai Februari lalu dan diresmikan Maret," imbuhnya.
"Kunjungan itu ‘has nothing to do with politics’ (tidak ada kaitannya dengan politik). Apa yang dilakuan Menlu selama di Jeddah adalah pertama, melihat pelayanan WNI selama ini yang nantinya saat di gedung pelayanan satu atap akan berubah total. Setelah diresmikan portal peduli WNI pola pelayanan di seluruh PTRI akan berbeda menjadi pelayanan satu atap. Kenapa pilihan Jeddah? karena Arab Saudi dan Malaysia dua perwakilan RI yang paling challenging (menantang) dari segi PWNI," tegas Iqbal.
Menurut Iqbal, dalam kunjungannya di Jeddah, Menlu Retno juga mendatangani sekolah Indonesia. Pemerintah berencana untuk membeli gedung baru guna memperluas sekolah yang sudah ada saat ini.
Selama di Jeddah, Menlu Retno berbicara mengenai spesifik mengenai penyelenggaraan pemilu di luar negeri terutama kepada Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN). PPLN ini sendiri bukan berasal dari staf KBRI dan KJRI, melainkan dari warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kemenlu sendiri hanya memberikan fasilitas ruangan.
"Jadi, sekali lagi tidak benar bahwa Menlu dengan satu cara dan lain cara pernah minta Kepala Perwakilan RI untuk memenangkan satu calon presiden,” pungkas Iqbal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
