"Tindakan ilegal yang serius ini telah menginjak-injak aturan hukum, merusak tatanan sosial dan merusak kepentingan mendasar Hong Kong," kata juru bicara Kantor Urusan Dewan Negara Hong Kong dan Makau, dilansir dari Channel News Asia, Selasa, 2 Juli 2019.
"Ini merupakan tantangan besar bagi kebijakan 'satu negara, dua sistem.' Kami mengecam keras hal ini," ungkapnya.
Dalam beberapa pekan terakhir, Hong Kong mengalami krisis politik berskala masif. Para pengunjuk rasa menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memungkinkan ekstradisi ke daratan Tiongkok. Meski proses pembahasan RUU tersebut sudah dihentikan, demonstrasi terus berlanjut.
Baca juga: Pemimpin Hong Kong Kutuk Keras Penyerangan Gedung Parlemen
Senin kemarin, usai peringatan 22 tahun penyerahan Hong Kong ke Tiongkok, aksi demonstran semakin meningkat. Pedemo yang mayoritas anak muda memaksa masuk ke Gedung Parlemen. Mereka menggantung bendera era kolonial Hong Kong dan membuat grafiti anti-Beijing di tembok bangunan.
Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, mengutuk keras penyerbuan massa ke gedung parlemen. Menurut dia, aksi mereka "sangat mengejutkan dan memilukan."
Dia mengatakan pemerintah Hong Kong telah menanggapi permintaan para pengunjuk rasa, walau memang belum semuanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
