"Ini bukan akhir dari Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. Resolusi ini memberikan time frame yang lebih jelas, yakni pada 2017 agar Israel dan Palestina dapat mencapai suatu kesepakatan," ungkap Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir di Jakarta, Rabu (7/1/2015).
"Dukungan Indonesia juga tidak selesai. Justru sebaliknya, kita akan dukung Palestina di berbagai forum internasional," sambung dia.
Dari 15 anggota DK PBB, delapan anggota mendukung, yakni Rusia, Tiongkok, Perancis, Argentina, Chad, Cile, Yordania dan Luksemburg.
Meski angkanya dominan, Amerika Serikat (AS) dan Australia menolak. Karena AS merupakan anggota permanen DK PBB dan memiliki hak veto, resolusi Palestina pun berakhir gagal.
Lima negara lainnya, Inggris, Lithuania, Nigeria, Korea Selatan, dan Rwanda, memilih abstain.
Kegagalan Palestina dalam meloloskan resolusi itu membuat mereka makin keras untuk bergabung pengadilan kriminal internasional (ICC). Keinginan itu akan terwujud setelah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-Moon menegaskan Palestina akan bergabung 1 April 2015 mendatang.
Pada Jumat 2 Januari 2015 lalu, Palestina telah menyerahkan dokumen yang meratifikasi Statuta Roma. Statuta tersebut menjadi dasar pembentukan ICC.
Penyerahan dokumen tersebut merupakan langkah akhir bagi Palestina untuk bergabung ICC. Setelah diperiksa, Sekjen PBB Ban Ki-Moon akhirnya mengeluarkan penilaiannya atas dokumen yang diserahkan Palestina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
