Hal ini disesalkan pejabat tinggi Bangladesh Mohammad Abul Kalam. Dia merupakan salah satu pejabat yang mengawasi kesepakatan repatriasi tersebut.
Abul menuturkan kesal dengan sikap pihak Myanmar yang tidak jelas. "Belum ada tanggal yang ditetapkan," katanya kepada awak media, seperti dilaporkan AFP, Kamis 29 Maret 2018.
Saat ditanyai mengenai dimulainya proses, Abul mengatakan tidak tahu.
Bangladesh dan Myanmar setuju untuk memulangkan tiga perempat dari satu juta pengungsi etnis Rohingya pada November mendatang. Namun kesepakatan tersebut belum ada kelanjutannya.
Kesepakatan kontroversial tersebut seharusnya dimulai pada Januari dan gagal memenuhi tenggat waktu. Sejak saat itu, dua negara malah saling menyalahkan karena ketidaksiapan meereka.
Hal ini menarik kritik dari kelompok aktivis pembela hak asasi manusia. Mereka khawatir bahwa minoritas Muslim yang teraniaya itu tidak akan aman di Myanmar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
