Kunjungi Hong Kong, Menlu Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Imigrasi

medcom.id, Hong Kong: Hong Kong berencana untuk membuka Kantor Ekonomi dan Perdagangan di Jakarta (HKETO). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai HKETO akan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Hong Kong.

 

Rencana pembukaan HKETO ini disampaikan oleh Menlu Retno ketika bertemu dengan Acting Chief Executive/Menteri Keuangan Hong Kong John Tsang, yang juga ditemani oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pada 16 Juni. Tujuan pertemuan sendiri ditujukan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Chief Executive Hong Kong ke Jakarta pada September 2015.

 

"Pemerintah Indonesia menyambut baik rencana pembukaan kantor ekonomi dan perdagangan Hong Kong (HKETO) di Jakarta yang dalam waktu dekat akan beroperasi di Indonesia. HKETO akan semakin menguatkan hubungan ekonomi kedua pihak” jelas Menlu Retno Marsudi, dalam keterangan tertulis Kemenlu RI, yang diterima Metrotvnews.com, Jumat (17/6/2016).
 

Total perdagangan Indonesia dengan Hong Kong pada 2015 mencapai USD3,87 miliar. Sementara di bidang investasi Hong Kong merupakan investasi ke enam terbesar di Indonesia dengan total nilai USD 983,2 juta. Pada Mei 2016, Indonesia dan Hong Kong telah menandatangani kerja sama promosi investasi untuk meningkatkan total nilai investasi.

 

Kedua pihak juga menyambut baik perkembangan kerja sama pendidikan yang telah berjalan baik, khususnya setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama pendidikan pada bulan Desember 2015.
 

Menlu menemui buruh migran Indonesia di Hong Kong (Foto: Dok. Kemenlu RI)
 
 

Dalam pertemuan ini, para Menteri juga membahas sistem manajemen informasi imigrasi (SIMKIM) yang mulai diberlakukan sejak bulan Januari 2015. Tujuan SIMKIM tersebut adalah untuk memperkuat keamanan paspor sesuai dengan aturan yang ditetapkan ICAO (International Civil Aviation Organization).

 

Pemberlakuan SIMKIM ini masih memiliki beberapa isu tertunda seperti waktu tunggu yang lebih lama dan terdapat kasus hukum terkait koreksi data pada paspor WNI. "Untuk menyelesaikan hal tersebut, Kemlu telah mengirimkan tim tambahan dari Jakarta untuk Pelayanan Imigrasi dan Kemkumham telah mengirimkan tambahan mesin SIMKIM," imbuh Menlu Retno.

 

Selain berupaya meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Hong Kong, Menkumham dan Menlu Retno juga telah melakukan pertemuan dengan wakil dari organisasi Masyarakat dan Buruh Migran untuk melakukan dialog dan menegaskan mengenai kehadiran dan komitmen negara dalam melindungi WNI.

 

 

Pemerintah Hong Kong menyambut baik usulan Menlu Retno untuk membangun kerja sama lebih erat bidang imigrasi melalui pembentukan MoU antara instansi terkait. Saat ini terdapat sekitar 168 ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong, kedua terbesar setelah Filipina.

 

"Kerja sama di bidang ketenagakerjaan dan imigrasi Indonesia dan Hong Kong merupakan bagian penting dari hubungan kedua pihak," tutur Menlu Retno, saat melakukan pertemuan dengan Menteri Keamanan Hong Kong Lai Tung-kwok.

Pertemuan Menlu Retno dan Menteri Keamanan Hong Kong Lai Tung-kwok (Foto: Dok. Kemenlu)

 

Dalam pertemuan tersebut, mantan Dubes RI untuk Belanda itu menjelaskan mengenai beberapa kasus hukum yang dialami oleh WNI terkait penerapan SIMKIM. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keamanan Hong Kong menyampaikan hubungan bilateral Indonesia dan Hong Kong yang kuat menjadi modal penting guna membahas masalah ini lebih lanjut untuk dapat menemukan solusi terbaik bagi kedua pihak.

 

Pertemuan juga menyepakati intensifikasi kerja sama antara Konsulat Jenderal RI di Hong Kong dengan Kantor Imigrasi Hong Kong melalui pembentukan kelompok kerja untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh WNI di Hong Kong.

(FJR)