NEWSTICKER
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna, Kepulauan Riau, 8 Januari 2020. (Foto: Biro Pers Setpres/Laily Rachev)
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna, Kepulauan Riau, 8 Januari 2020. (Foto: Biro Pers Setpres/Laily Rachev)

Kedaulatan Indonesia dan Klaim Tiongkok di Natuna

Internasional blok natuna Laut Natuna Utara
Willy Haryono • 12 Januari 2020 08:00
Jakarta: Indonesia dan Tiongkok untuk kesekian kalinya berseteru mengenai perairan Natuna, secara spesifik di Laut Natuna Utara. Indonesia menegaskan Laut Natuna Utara merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sementara Tiongkok berkukuh Natuna adalah perairan tradisional yang sudah menjadi area penangkapan ikan para nelayannya sejak dahulu kala.
 
Kementerian Luar Negeri Indonesia mengirimkan nota protes keras kepada Pemerintah Tiongkok pada Senin 30 Desember 2019 melalui kedutaan besarnya di Indonesia. Protes dilayangkan terkait pelanggaran nelayan dan juga kapal penjaga pantai Tiongkok yang melanggar ZEE di wilayah kedaulatan Indonesia di Natuna
 
Posisi Indonesia di Natuna Utara memiliki dasar hukum kuat, yakni berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982. Sementara Tiongkok hanya mengandalkan klaim historis unilateral, bahwa para nelayannya sudah menangkap ikan di Natuna sejak dulu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tiongkok menggunakan istilah 'relevant waters' dalam menekankan klaim unilateralnya terhadap Natuna. Indonesia menolaknya karena istilah 'relevant waters' tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.
 
Klaim sepihak Tiongkok juga telah dibahas dan dimentahkan melalui putusan Tribunal Internasional di Den Haag mengenai Laut China Selatan pada 2016. Tribunal menolak klaim Tiongkok atas Laut China Selatan, termasuk untuk wilayah Natuna.
 
Kementerian Luar Negeri RI menekankan bahwa berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia tidak memiliki klaim tumpang tindih dengan Tiongkok. Oleh karenanya, Kemenlu RI menilai tidak relevan untuk menggelar dialog apapun mengenai demilitasi batas maritim di Natuna.
 
Kunjungan Presiden
 
Kedaulatan Indonesia dan Klaim Tiongkok di Natuna

Presiden Joko Widodo di Natuna. Foto: Biro Pers Setpres/Laily Rachev
 
Presiden Joko Widodo memutuskan bertolak ke Natuna pada 8 Januari 2020. Kunjungan Presiden ke Natuna merupakan sinyal Indonesia serius mempertahankan wilayah tersebut. Presiden Jokowi juga menegaskan kedaulatan RI tidak boleh diganggu gugat dan ditawar.
 
Sekretaris Kabinet Pramono Agung mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi memperlihatkan bahwa negara betul-betul hadir dalam mempertahankan kedaulatan, terutama untuk wilayah-wilayah terluar.
 
Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meminta penegakan hukum hak berdaulat di Natuna tetap berjalan melalui patroli Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan juga TNI Angkatan Laut. "Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," kata Presiden Jokowi di Natuna.
 
Jokowi menegaskan wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.
 
"Di Natuna ini penduduknya sebanyak 81 ribu jiwa, juga ada bupati dan gubernur (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia," ungkap Presiden Jokowi, yang menegaskan tidak ada tawar-menawar di perairan Natuna.
 
Selain Presiden Jokowi, sejumlah pejabat negara juga aktif menyuarakan bahwa Natuna merupakan perairan Indonesia yang tidak bisa ditawar lagi. Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa posisi Indonesia di Natuna sudah sangat jelas. Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat mengatakan Indonesia berencana membangun pangkalan militer baru di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di Natuna.
 
Aktivitas Nelayan
 
Sejumlah pengamat mengungkapkan pandangannya mengenai Natuna. Guru Besar Hubungan internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengeluarkan pernyataan senada dengan Kemenlu RI, bahwa Indonesia tidak seharusnya bernegosiasi dengan Tiongkok mengenai Natuna.
 
"Masalah Natuna tidak seharusnya diselesaikan di meja perundingan, mengingat Tiongkok tidak mengakui ZEE di Natuna Utara," ujar Hikmahanto. Ia juga mengusulkan agar nelayan-nelayan Indonesia hadir secara fisik di Natuna dengan dibarengi patroli rutin oleh Bakamla atau TNI AU.
 
Kedaulatan Indonesia dan Klaim Tiongkok di Natuna
Patroli kapal Indonesia di Natuna.Foto: ANT/Risyal Hidayat
 
Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Evan Laksmana, menilai Indonesia harus bisa mencegah konflik di wilayah perairan tersebut. “Yang jadi persoalan bukan respons kita sudah cukup atau belum, tapi bagaimana bisa mencegah berulang kembali krisis ini,” kata Evan.
 
Sementara Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menyarankan Natuna sebaiknya dijadikan provinsi agar otoritas setempat dapat lebih berwenang dan kuat dalam menjaga kedaulatan RI di perairan tersebut.
 
"Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut, sehingga tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna," sebut Abdul.
 
Mengenai kehadiran fisik nelayan di Natuna, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku siap memfasilitasi nelayan-nelayan Jabar yang hendak melaut ke perairan Natuna. Pemprov Jabar mengaku memiliki program untuk mengirimkan para nelayan melaut ke wilayah lain. Bahkan nelayan Jabar saat ini melaut hingga Maluku kerja sama dengan pemerintah daerah setempat.
 
Pelanggaran oleh nelayan asing di Natuna bukan kali ini terjadi. Pada September 2019, kapal Vietnam sempat bersitegang dengan Indonesia. Sementara pada 2016, tiga dari 57 kasus pelanggaran di Natuna dilakukan oleh nelayan Tiongkok.
 
Medcom.id menggelar CROSSCHECK dengan judul Pantang Keok Hadapi Tiongkok di Upnormal Coffee di Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu 12 Januari 2020 pukul 10.00 WIB.
 
Hadir sebagai pembicara anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon; Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin; dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.


 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif