Warga Uighur di Xinjiang, Tiongkok kerap menjadi kalangan minoritas yang tertindas. Foto: AFP.
Warga Uighur di Xinjiang, Tiongkok kerap menjadi kalangan minoritas yang tertindas. Foto: AFP.

UU Uighur Disahkan, Tiongkok Siapkan Tindakan ke AS

Internasional amerika serikat tiongkok uighur
Arpan Rahman • 04 Desember 2019 15:56
Beijing: Diplomat Amerika Serikat (AS) segera dilarang memasuki Xinjiang, di Tiongkok. Wilayah ini menjadi tempat tinggal lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya, yang diyakini ditahan di kamp-kamp kerja.
 
Hu Xijin, editor Global Times yang dikelola pemerintah, mengatakan Beijing sedang mempertimbangkan untuk melarang semua pemegang paspor diplomatik AS memasuki Xinjiang. Langkah tersebut merupakan sebagai balasan atas diresmikannya undang-undang AS yang akan menghukum pejabat Tiongkok atas pelanggaran hak asasi manusia.
 
Hu, yang tidak menyebutkan dari mana informasinya berasal, mengatakan Tiongkok juga mempertimbangkan untuk memberlakukan pembatasan visa pada pejabat dan anggota Parlemen AS, “kinerja memalukan mereka dalam masalah Xinjiang".

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bocoran dokumen pemerintah rahasia yang dilihat oleh Guardian, merinci fasilitas kamp penahanan di Xinjiang, telah memberi tekanan lebih besar pada Beijing. Anggota parlemen AS sudah mempersiapkan RUU dan disahkan oleh Senat pada September. Aturan ini yang akan memberikan sanksi pada pejabat Tiongkok dan melarang ekspor barang dan jasa AS ke entitas pemerintah di Xinjiang.
 
Kritik AS baru-baru ini terhadap kebijakan Tiongkok di Xinjiang dan juga Hong Kong, telah memperparah hubungan yang sudah memburuk. Kedua pihak berupaya menegosiasikan diakhirinya perang dagang yang telah berlangsung lebih dari setahun.
 
Tiongkok menjanjikan ‘tindakan balasan’ yang tegas sebagai tanggapan atas disahkannya Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong yang mengancam akan memberikan sanksi kepada pejabat Tiongkok dan Hong Kong.
 
Pada Senin, Tiongkok melarang kapal-kapal perang AS mengunjungi Hong Kong dan mengatakan akan menjatuhkan sanksi pada beberapa organisasi hak asasi manusia AS yang menurut Beijing telah ‘berperilaku buruk’. Beberapa LSM itu termasuk National Endowment for Democracy, Human Rights Watch, Freedom House, dan Democratic Institute for International Affairs, dan International Republican Institute.
 
"Mereka memikul beberapa tanggung jawab atas kekacauan di Hong Kong dan mereka harus diberi sanksi dan membayar harganya," kata Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, pada jumpa pers reguler, disiarkan dari Guardian, Selasa 3 Desember 2019.
 
Media Global Times mengatakan dalam tajuk rencana Selasa bahwa langkah-langkah itu, yang dilihat oleh para analis sebagian besar simbolis, hanyalah permulaan.
 
"Langkah-langkah yang diumumkan pada Senin adalah yang paling ringan. Tiongkok sejauh ini telah menahan diri. Tetapi itu tidak berarti bahwa Beijing tidak akan jika perlu melawan balik dengan keras terhadap provokasi Amerika yang semakin buruk," sebut Global Times.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif