Menlu Retno Marsudi paparkan prioritas diplomasi Indonesia. Foto: Dok.Kemenlu RI
Menlu Retno Marsudi paparkan prioritas diplomasi Indonesia. Foto: Dok.Kemenlu RI

Diplomasi Ekonomi Mesin Utama 100 Hari Jokowi-Ma’ruf

Internasional Kabinet Jokowi-Maruf 100 Hari Jokowi-Maruf
Fajar Nugraha • 24 Januari 2020 20:10
Jakarta: Penguatan diplomasi ekonomi dan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri menjadi fokus utama bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hal itu dikerjakan melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beserta jajarannya.
 
Pada tataran PBB, atas prakarsa Indonesia, pada 19 Desember 2019, Majelis Umum PBB telah mengesahkan secara konsensus resolusi mengenai ekonomi kreatif dan menetapkan tahun 2021 sebagai Tahun Ekonomi Kreatif International, International Year of Creative Economy for Sustainable Development.
 
“Dengan cara pikir seperti ini Indonesia terus menggiatkan diplomasi ekonomi. Sementara itu, sepanjang 2019 juga perundingan kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) dengan beberapa negara telah diselesaikan. Antara lain dengan Australia dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (European Free Trade Associatio/EFTA),” ujar Menlu Retno Marsudi, pada pidato tahunan menteri, di Jakarta, 8 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Perundingan PTA (Preferential Trade Agreement) dengan Mozambik. Ini adalah PTA pertama Indonesia di benua Afrika, juga telah diselesaikan. Perundingan FTA dengan Chile, perjanjian pertama di kawasan Amerika Latin dan Karibia, juga telah selesai,” imbuhnya.
 
“Selain itu ada pula perundingan RCEP telah diselesaikan setelah melalui 28 putaran sejak tahun 2013. Indonesia telah menandatangani MoC dengan EAEU (The Eurasian Economic Union). Indonesia telah memulai perundingan dengan Fiji, perundingan pertama untuk kawasan Pasifik Selatan. Adapun perundingan dengan Uni Eropa masih terus dilakukan,” jelas Menlu Retno.
 
Kesepakatan investasi yang cukup besar juga berhasil diraih di awal Januari. Kesepakatan itu antara lain disetujui antara Indonesia dengan Tiongkok serta Uni Emirat Arab (UEA).
 
Bertempat di KBRI Beijing pada Sabtu 11 Januari, telah dilakukan penandatanganan kontrak Engineering, Procurement and Construction (EPC) antara PT. Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dengan Konsorsium antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) dan China Aluminum International Engineering Corporation Limited (CHALIECO). Proyek yang disepakati adalah pembangunan Smelter-Grade Alumina Refinery dengan nilai kontrak sekitar USD695 juta atau setara Rp9,4 triliun.
 
Kesepakatan tersebut merupakan buah pertama kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok di awal 2020. Momen ini menjadi penting karena 2020 merupakan tahun peringatan 70 tahun hubungan bilateral kedua negara.
 
Kemudian pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) menyiapkan dana USD22,8 miliar atau setara Rp319,2 triliun (kurs Rp14 ribu per USD) untuk berinvestasi di Indonesia melaluiSovereign Welth Fundbersama-sama dengan Masayoshi dari Softbank (Jepang), dan juga dari International Development Finance Corporation (IDFC) Amerika Serikat.
 
Kesediaan Pemerintah UEA menyiapkan dana investasi yang cukup besar itu disampaikan Putra Mahkota UEA, Pangeran Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi, UEA, Minggu, 12 Januari 2020 waktu setempat.
 
Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin juga memaksimalkan kerja pelindungan WNI yang berada di luar negeri. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI menangani 27.033 kasus WNI di luar negeri dan menyelamatkan Rp197,71 miliar hak finansial WNI/PMI dan merepatriasi 17,607 WNI bermasalah sepanjang 2019.
 
Mengenai kondisi politik global turut menjadi perhatian. Diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, terdapat tiga prioritas. Pertama, meningkatkan intensitas perundingan baik untuk batas maritim dan batas darat. Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak diakui oleh hukum internasional.
 
Hal tersebut sesuai ketika Tiongkok melanggar wilayah Zona Ekonomi Ekskusif (ZEE) di Laut Natuna Utara dan mengklaim bahwa wilayah itu masuk dalam sembilan garis putus Negeri Tirai Bambu. Menlu Retno menegaskan bahwa klaim itu tidak diakui oleh Indonesia karena hukum internasional yang diatur UNCLOS pun tidak mengakui klaim yang dilontarkan Tiongkok.
 
Kedua, melindungi tumpah darah Indonesia. Ketiga, Indonesia akan terus mengarusutamakan isu yang menjadi aset bangsa, termasuk kemajemukan, demokrasi, toleransi dan pemberdayaan perempuan.
 
“Kedaulatan dan wilayah teritori Indonesia tidak dapat ditawar oleh siapapun juga, kapanpun juga. Indonesia akan terus melawan negara asing yang secara jelas-jelas memberikan dukungan terhadap gerakan separatisme di Indonesia, karena hal ini jelas bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip Piagam PBB,” pungkas Menlu Retno Marsudi.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif