Penahanannya atas tuduhan ‘pencemaran nama baik di dunia maya’ adalah eskalasi dramatis dalam tekanan hukum yang menekan Ressa dan media, Rappler. Sebelumnya Rappler sudah menghadapi tuduhan penggelapan pajak yang dapat menghentikannya.
Itu terjadi setelah Duterte menindak para kritikus terkemuka di media dan legislatif yang berani mengkritik kampanye anti-narkoba khasnya yang telah menewaskan ribuan orang.
"Dia telah ditangkap dan dia telah mengetahui hak-haknya," kata salah satu pendiri Rappler, Beth Frondoso, seperti dikutip Channel News Asia, Kamis, 14 Februari 2019.
Kemudian, Rappler mengumumkan dalam sebuah tweet bahwa Ressa harus menghabiskan malam di Biro Investigasi Nasional, unit yang menahannya, ketika pengacara berusaha mencari jalan di pengadilan untuk membayar jaminan.
Ressa, yang dianugerahi Time 'Person of the Year' pada tahun 2018 untuk pekerjaan jurnalistiknya, meninggalkan kantor Rappler dengan agen dari Biro Investigasi Nasional dan dikelilingi oleh kamera.
"Kasus ini konyol dan fakta bahwa mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan adalah parodi keadilan," kata Ressa kepada wartawan setelah penangkapannya.
"Inilah yang harus dilalui wartawan di Filipina," tambahnya.
Rappler telah menarik kemarahan pemerintah sejak menerbitkan laporan yang mengkritik apa yang disebut perang melawan Duterte yang menurut para kritikus telah menargetkan kaum miskin dan bisa menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.
Media kritis dibungkam
Namun, kasus baru terhadap Ressa dan mantan reporter Rappler Reynaldo Santos Jr berawal dari laporan 2012 yang menulis tentang dugaan hubungan pengusaha dengan hakim pada pengadilan tinggi negara itu.
Sementara para penyelidik awalnya menolak keluhan pengusaha pada tahun 2017 tentang artikel tersebut, kasus ini kemudian diteruskan ke jaksa penuntut untuk pertimbangan mereka. Wartawan Filipina segera menyerang kejutan melayani surat perintah itu.
"Penangkapan Ressa atas tuduhan pencemaran nama baik dunia maya yang dimanipulasi dengan, jelas adalah tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah," kata Persatuan Wartawan Nasional Filipina.
"Pemerintah sekarang membuktikan bahwa ini menjadi tindakan konyol untuk membungkam media kritis secara paksa," tambahnya.
Amnesty International juga dengan cepat mengutuk penangkapan itu sebagai "yang secara politik termotivasi". "Di negara di mana keadilan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk didapatkan, kami melihat dakwaan terhadap jurnalis terbelenggu," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.
Kebebasan pers di Filipina turun enam peringkat tahun lalu menurut Reporters Without Borders dari 133 ke 180. Reporters Without Borders mencatat pemerintah telah menekan dan membungkam kritik.
Duterte mengecam media kritis lainnya, termasuk surat kabar Philippine Daily Inquirer dan penyiar ABS-CBN. Dia telah mengancam untuk mengejar pemilik mereka atas dugaan pajak yang belum dibayar atau memblokir aplikasi perpanjangan waralaba jaringan.
Beberapa kritikus operasi pemberantasan pengedar narkoba telah berakhir di balik jeruji besi, termasuk Senator Leila de Lima. Dia dipenjara atas tuduhan narkoba yang dihadapinya dan kasus itu diyakini dibuat untuk membungkamnya.
Ressa menegaskan situs itu bukan anti-Duterte, mengatakan hanya melakukan tugasnya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Undang-undang yang membentuk dasar kasus ini bertujuan untuk melakukan berbagai pelanggaran online, termasuk penipuan komputer dan peretasan.
Juru bicara kepresidenan Salvador Panelo mengatakan, kasus-kasus terhadap Ressa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai jurnalis.
"Ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan berekspresi atau pers," katanya kepada penyiar ABS-CBN.
"Terlepas dari siapa yang melakukan kejahatan apa pun, dia akan didakwa sesuai dengan hukum,” imbuh Panelo.
Menteri Kehakiman Menardo Guevarra mengatakan kepada AFP, Ressa dapat dibebaskan segera setelah dia membayar uang tunai.
Dalam kasus pajak, pemerintah menuduh Rappler Holdings, Ressa dan akuntan situs gagal membayar pajak atas penjualan obligasi 2015 yang menuduh keuntungan bersih 162,5 juta peso. Sistem peradilan Filipina terkenal sangat terbebani dan lamban, bahkan untuk kasus-kasus kecil sekalipun perlu bertahun-tahun untuk diadili.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
