4 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK

Inovasi Berkelanjutan dalam Kinerja Perlindungan WNI

Sonya Michaella 18 Oktober 2018 19:51 WIB
4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Inovasi Berkelanjutan dalam Kinerja Perlindungan WNI
Tiga WNI yang bebas dari penyanderaan Abu Sayyaf (kemeja biru) bertemu dengan keluarga di kantor Kemenlu RI, Rabu 19 September 2018. (Foto: Dok.Kemenlu RI).
Jakarta: Selama empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, prioritas kebijakan luar negara yang diambil termasuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
 
Pemerintah ingin membuktikan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang terlibat kasus hukum, ataupun menemui kesulitan saat berada di luar negeri.  Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri  RI, Lalu Muhammad Iqbal menyatakan bahwa kasus yang dihadapi warga Indonesia menurun.
 
"Secara statistik, jumlah kasus menurun jauh. Pada 2012 jumlah kasus per tahun 48 ribu, sekarang tinggal 12 ribu, meskipun kompleksitasnya meningkat karena dulu kita tidak punya kasus sandera, kita tidak ada kasus radikalisme ISIS. Selain itu kasus anak buah kapal (ABK) nyaris tak tergarap (sebelum 2012). Tingkat penyelesaian meningkat tajam, secara statistik membaik. yang lebih penting yaitu investasi apa yang sudah kita kerjakan untuk membangun sistem," ujar Lalu, kepada Medcom.id, Selasa 16 Oktober 2018.
 
"Periode sebelum 2014 itu hanya menyelesaikan kasus. Tapi sekarang sudah investasi sistem. Menyelesaikan kasus dan membangun sistem. itu terlihat dari progress yang kita capai, imbas di statistik. Penurunan kasus itu karena sistem mulai baik, termasuk sistem komunikasi juga antar perwakilan dan pusat mekanisme kerja dan pusat," imbasnya.
 
Menurut pria yang akrab disapa Iqbal, proses investasi di bidang perlindungan dan pelayanan WNI hampir selesai. Lebih penting lagi adalah Permenlu mengenai perlindungan WNI. Sebelumnya hanya ada peraturan mengenai Citizen Service Coverage yakni, perlindungan dan pelayanan terhadap WNI di 24 negara yang dikeluarkan pada 2008 lalu di masa Menlu Hassan Wirajuda. Kini, dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh WNI, pilihan yang terbaik adalah membangun sistem.
 
Lebih lanjut Iqbal menyebutkan bahwa dulu tidak ada sistem pelayanan. Pada akhirnya tiap-tiap perwakilan mengembangkan sendiri pelayanannya. Alhasil dari segi data muncul pulau-pulau data yang tidak terkoneksi.
 
"Kita tidak punya data soal WNI yang kredibel dan tidak terkoneksi. Antar perwakilan dan pusat aja tidak bahkan di dalam perwakilannya juga tidak terkoneksi," tuturnya, menjelaskan situasi di masa lalu.
 
Portal perlindungan untuk WNI akhirnya diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo secara resmi di KBRI Seoul, Korea Selatan pada Maret 2018 lalu. Portal tersebut akan mulai berlaku secara penuh pada Januari 2019. Kemudian ada aplikasi Safe Travel untuk non-traditional market.
 
"Market utama kita TKI, tapi seiring berkembangnya ekonomi dan kebutuhan orang untuk traveling, mobilitas WNI ke luar negeri itu tidak didominasi TKI dan TKW tapi yang traveling. Ada yang bekerja, travel for bussiness, pelajar juga. Daya beli masyarakat meningkat dan untuk outreach (melayani WNI) juga meningkat," sebut Iqbal.
 
Namun dirinya menambahkan bahwa ada segmen masyarakat Indonesia yang juga punya risiko perlindungan WNI yang kita belum tergarap.  Meskipun total pengguna Safe Travel hingga saat ini mencapai total 42 ribu. Sementara Kemenlu sendiri masih fokus pada portal perlindungan dan belum melakukan promosi pada Safe Travel terlalu banyak.
 
"Portal itu kan sistem besar atau big data, sedangkan internet Indonesia saat ini masih dinilai lamban. Untuk saat ini data center Kemenlu ditempatkan di Cijantung dan Seoul. Penempatan ini dilakukan agar WNI di luar negeri bisa mengakses (Portal Perlindungan) lebih cepat," tuturnya.
 
Smart Embassy juga menjadi senjata baru dalam perlindungan WNI. Iqbal mengatakan bahwa Smart Embassy itu istilah, meskipun Smart Embassy sudah dikembangkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura.  Melalui Smart Embassy di Singapura ada monitoring room dari hari ke hari  dan berfungsi real time. Dengan sistem tersebut bisa diketahui berapa WNI yang berada di Singapura yang terdaptar, berapa yang minta pelayanan paspor dan berbagai pelayanan lainnya.
 
Ke depan, menurut Iqbal, akan dikembangkan sistem yang terintegrasi dari perwakilan-perwakilan RI di seluruh dunia. Dengan sistem integrasi ini kebutuhan dari tiap perwakilan akan dipenuhi sebelum mereka membutuhkannya.
 
"Biasanya kalau ada yang mau bikin paspor, blanko paspor kosong dan harus menunggu dulu lama untuk permintaanya. Kalau (sistem) ini berjalan nanti kita sudah bisa perhitungkan tanpa harus menerima request dulu," jelasnya.
 
"Saat ini sistem sudah selesai.  November akan dilakukan pelatihan seluruh pejabat konsuler, pelatihan pencatatan sipil oleh Kemendagri," imbuh Iqbal.
 
Nantinya dengan ada sistem ini di setiap perwakilan sudah ada data base besar dan data-data itu sudah masuk ke Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi, BNP2TKI dan nantinya meluas ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama.



(FJR)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id