"Uighur sudah kembali ke kehidupan sosialnya," kata pejabat tersebut, dikutip dari AFP, Rabu 31 Juli 2019.
Namun, ia menolak merinci berapa banyak Uighur yang selama ini berada di kamp dan yang telah kembali ke kehidupan sosial.
Senada dengan pejabat tersebut, Wakil Ketua Xinjiang Alken Tuniaz juga mengatakan kaum Uighur telah menjalani kehidupannya kembali, meski ia menamakannya dengan 'lulus sekolah'.
"Sebagian besar sudah lulus. Mereka menerima pelatihan dengan lancar dan bisa digunakan untuk mencari pekerjaan," ucap Tuniaz.
Sejak mencuatnya isu ini, Tiongkok dianggap 'memenjarakan' Uighur di Xinjiang dengan dalih pembelajaran dan vokasi untuk memerangi ekstremisme.
Konten pelajarannya adalah bahasa Mandarin, ilmu pengetahuan hukum, keterampilan kerja dan pendidikan deradikalisasi.
Sejumlah kelompok HAM juga menuduh Tiongkok menahan jutaan Uighur karena berhaluan ekstrem, yang salah satu indikasinya adalah pernah mengunjungi satu dari 26 negara yang dianggap sensitif oleh Tiongkok. Puluhan negara itu adalah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia.
Human Rights Watch, misalnya, yang menuding Tiongkok melarang Uighur menggunakan sapaan khas umat Islam dan harus belajar bahasa Mandarin, serta menyanyikan lagu-lagu propaganda.
Namun, pemerintah Beijing membantah laporan tersebut. Pemerintah menyangkal bahwa mereka bukan dipenjara, melainkan berada di pusat pelatihan kejuruan, salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas sosial di Xinjiang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
