Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta

Indonesia Minta Malaysia Intensifkan Patroli Cegah Penculikan

Internasional indonesia-malaysia wni disandera abu sayyaf
Marcheilla Ariesta • 23 Januari 2020 18:47
Jakarta: Pemerintah Indonesia meminta Malaysia untuk mengintensifkan patroli guna mencegah terjadinya penculikan di perairan Sabah. Pasalnya, pekan lalu lima warga negara Indonesia (WNI) kembali diculik dan disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan tersebut.
 
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan walaupun pemerintah Malaysia telah menerapkan jam malam (curfew) untuk melaut, namun dalam pelaksanaannya tetap banyak yang melanggar.
 
"Kita meminta otoritas Malaysia untuk bisa mengintensifkan patroli. Jadi ketika ada kapal-kapal yang memang melanggar curfew, dilakukan penegakan hukum terhadap kapal-kapal itu," kata Judha di Jakarta, Kamis 23 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Judha mengatakan intensif patroli juga bisa dilakukan pada malam hari. Pasalnya, penculikan nelayan Indonesia yang bekerja di kapal Malaysia biasa terjadi pada malam hari.
 
Seperti pada penculikan kemarin, yakni 16 Januari 2020, kapal beserta awaknya diculik pukul 20.00 waktu setempat. Insiden ini terjadi di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah.
 
"Yang pasti saat penculikan di daerah itu tidak ada (patroli)," ungkap Judha.
 
Sejak 2016, total ada 44 nelayan WNI yang diculik dari 13 kasus penculikan. Mayoritas insiden terjadi di perairan Sabah, Malaysia.
 
Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Zainal Abidin Bakar mengatakan bahwa para nelayan Indonesia pergi berlayar saat jam malam diberlakukan. "Ini adalah salah satu alasan mengapa mungkin kita harus memberitahu kapal penangkap ikan Malaysia bahwa mereka harus mematuhi aturan," tuturnya.
 
Zainal mengaku tidak tahu hukuman yang diberikan jika ada kapal yang melanggar. Namun, menurut dia, pihaknya hanya bisa mengimbau dan seharusnya nelayan dan pemilik kapal tahu konsekuensi jika melanggar aturan tersebut.
 
Karenanya, untuk mencegah penculikan kembali terjadi, pihak Negeri Jiran meminta untuk meninjau kembali standar operasi prosedur patroli. Ini yang disampaikan saat bertemu saat dipanggil Kemenlu RI Rabu, 22 Januari.
 
Menurutnya, luas wilayah perairan mereka sangat luas hingga 100 kilometer. Ini lah yang membuat patroli tidak mungkin dilakukan ke semua wilayah.
 
"Pemerintah Malaysia telah menghabiskan banyak uang dan juga penegakkan hukum di bidang itu. Kami memberikan yang terbaik, karena ini bukan pertama kalinya (penculikan) itu terjadi, ini merupakan kejadian berulang," serunya.
 
Zainal mengeluhkan, terkadang sulit mengontrol wilayah itu jika para nelayan tidak mengikuti peraturan. "Mereka menjadi sasaran empuk, ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana menasihati mereka dan menghentikan kejadian ini terjadi," pungkasnya.
 
Usai menyerahkan sandera tadi siang, Menlu Retno juga meminta agar Pemerintah Malaysia meningkatkan komitmen mereka terhadap patroli trilateral. Permintaan ini disampaikan saat Dubes Malaysia dipanggil ke kantor Kemenlu, Selasa 22 Januari 2020 kemarin.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif