Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid pada sidang Global Forum on Refugee (GRF). Foto: PTRI Jenewa
Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid pada sidang Global Forum on Refugee (GRF). Foto: PTRI Jenewa

Indonesia Tegaskan Komitmen Tata Kelola Pengungsi Global

Internasional pengungsi sinabung indonesia-pbb
Fajar Nugraha • 20 Desember 2019 07:12
Jenewa: Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk atasi masalah pengungsi. Termasuk komitmen/pledges Pemri untuk Global Forum on Refugee (GRF).
 
Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mengatakan, Indonesia membangun program pemberdayaan pengungsi dan memperkuat kerja sama antar negara asal, transit dan tujuan guna mencapai solusi yang langgeng berdasarkan burden-sharing and shared responsibility.
 
“Sebagai wakil rakyat Indonesia, saya menyambut baik komitmen Pemerintah tersebut. Tata kelola pengungsi global kiranya akan efektif apabila terdapat dukungan penuh Parlemen,” ujar Meutya, dalam keterangan tertulis PTRI Jenewa, yang diterima Medcom.id, Jumat, 20 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Meskipun Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Opsional-nya, namun Indonesia konsisten melaksanakan prinsip-prinsip utama yang tertuang dalam Konvensi. Indonesia bahkan melangkah lebih jauh melampaui kewajiban dan kapasitas sebagai non-pihak Konvensi dengan menjadi negara transit atas lebih dari 14 ribu pengungsi dari 42 negara,” imbuhnya.
 
Upaya dan komitmen Indonesia juga tercermin dari diberlakukannya Peraturan Presiden 125/2016 tentang penanganan pengungsi untuk menyelamatkan dan membantu menyediakan keamanan dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, serta pembentukan Satuan Tugas Nasional untuk Penanganan Pengungsi. Indonesia juga membuka akses bagi anak-anak pengungsi untuk menikmati hak-hak mereka atas pendidikan.
 
“Indonesia imbau anggota Parlemen negara-negara anggota PBB untuk bekerja sama dengan Pemerintah dalam implementasi Global Compact on Refugee (GCR). Kerja sama erat parlemen dengan pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan kebijakan dan dana yang terkait penyelesaian persoalan pengungsi,” tuturnya.
 
Komisaris Tinggi Pengungsi PBB Filippo Grandi menyambut baik partisipasi anggota Parlemen Indonesia dan tekankan bahwa peran Parlemen penting untuk mendukung keberhasilan implementasi tata kelola global persoalan pengungsi.
 
GRF 2019 yang pertama ini diselenggarakan di Jenewa pada 17-18 Desember 2019. Persidangan empat tahunan ini adalah hasil kesepakatan GCR dan merupakan forum bertukar good practices dan pengalaman antarpemangku kepentingan. Fokus pembahasan antara lain: pengaturan untuk burden and responsibility-sharing; pendidikan; pekerjaan dan livelihood; energi dan infrastruktur; solusi; dan kapasitas proteksi.
 
Selain menghadiri Global Refugee Forum, Ketua dan para Wakil Ketua Komisi I DPR RI juga melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Duta Besar Hasan Kleib, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, dan jajarannya terkait keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB periode 2020 – 2022. Termasuk melakukan pertemuan dengan Sekjen Inter Parliamentary Union (IPU) Martin Chungong.
 
(FJR)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif