Operasi siaga 2020 di Natuna. (Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat).
Operasi siaga 2020 di Natuna. (Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat).

Klaim Wilayah Laut Tiongkok Tak Jelas Koordinatnya

Internasional blok natuna
Marcheilla Ariesta • 05 Januari 2020 10:22
Jakarta: Pemerintah Tiongkok mengklaim Sembilan Garis Putus (nine dash line) yang berada di tengah laut di Laut China Selatan. Klaim tersebut menjorok masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara.
 
"Sembilan Garis Putus yang diklaim Tiongkok tidak jelas koordinatnya, bahkan pemerintah Tiongkok kadang menyebutnya sembilan, sepuluh, bahkan sebelas garis putus," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto, dalam pernyataan yang diterima Medcom.id, Minggu, 5 Januari 2020.
 
Hikmahanto mengatakan klaim Tiongkok itu hanya berdasar alasan historis yang secara hukum internasional, yakni Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut (UNCLOS) tidak memiliki dasar. Dia menambahkan hal tersebut sudah ditegaskan Putusan Permanent Court of Arbitration pada 2016 dalam sengketa Filipina melawan Tiongkok.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam pernyataannya, Hikmahanto menegaskan bahwa Beijing tidak mengakui klaim Indonesia di ZEE Natuna Utara atas kedaulatan Pulau Nansha yang berada di dalam sembilan garis putus.
 
"Perairan sejenis ZEE disebut oleh Tiongkok sebagai Traditional Fishing Grounds (Wilayah Memancing Tradisional)," imbuhnya.
 
Hikmahanto menjelaskan dalam UNCLOS, konsep yang dikenal adalah Traditional Fishing Rights. Itu diatur dalam Pasal 51 UNCLOS.
 
Sejak lama Pemerintah Indonesia mempertanyakan makdus sembilan garis putus tersebut kepada Pemerintah Tiongkok. Namun, hingga kini belum ada jawaban yang diberikan mereka.
 
Untuk meredakan ketegangan terkait isu Natuna Utara, Pemerintah Tiongkok selalu menegaskan mereka tidak memiliki sengketa dengan Indonesia berkaitan dengan kedaulatan Indonesia. Menurut Hikmahanto, pernyataan itu tidak salah.
 
"Indonesia dan Tiongkok benar tidak mempunyai sengketa kedaulatan. Sembilan garis putus tidak menjorok hingga laut teritorial Indonesia," jelas Hikmahanto.
 
Himahanto menegaskan bahwa perlu dibedakan antara kedaulatan (sovereignty) dengan hak kedaulatan (sovereign rights). Sovereignty merujuk pada konsep kedaulatan yang di laut disebut Laut Teritorial.
 
Sementara sovereign rights bukanlah kedaulatan. Sovereign rights memberikan negara pantai untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam di wilayah laut lepas tertentu (zona ekonomi ekslusif) atau yang berada di bawah dasar laut (landas kontinen).
 
Isu Natuna kembali mencuat ke publik ketika kapal penjaga pantai Tiongkok mengawal kapal nelayan mereka untuk mencuri ikan di wilayah ZEE Indonesia di Natuna. Bahkan, menurut nelayan setempat, mereka diusir oleh penjaga pantai Tiongkok saat mencari ikan di sana.
 
Pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan nota protes diplomatik kepada Pemerintah Tiongkok atas insiden ini. Indonesia meminta Negeri Tirai Bambu untuk menghormati wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan hukum internasional, UNCLOS.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif