Laporan itu datang dari media berita Korea Selatan (Korsel) Chosun TV. Melansir New York Post, Pejabat yang berada di bawah pemerintahan mengatakan sekitar 20 sampai 30 pejabat di Korut dieksekusi atas tuduhan korupsi dan mengabaikan tugas.
"Telah diputuskan 20 sampai 30 kader di area banjir telah dieksekusi bersamaan bulan lalu," ucap pejabat tersebut berdasarkan laporan Chosun TV, melansir New York Post.
Sebelumnya, Media Berita Pusat Korea Utara melaporkan Kim memerintahkan "hukuman keras" kepada para pejabat atas bencana banjir di Provinsi Chagang pada bulan Juli, yang membunuh 4 ribu orang dan meninggalkan 15 ribu lainnya tanpa rumah, melansir New York Post.
Layanan Intelijen Nasional (NIS) Korsel memberitahu media berita NK News bahwa mereka "sedang mengawasi dengan dekat" kejadian tersebut.
"Kami telah menerima informasi dari media lokal tentang laporan mengenai eksekusi beberapa pejabat-pejabat Korea Utara, yang menyalahkan mereka atas bencana banjir yang terjadi di Provinsi Pyongan Utara dan wilayah Provinsi Jagang. Terhadap hal itu, posisi adalah mengawasi perkembangan relevan secara dekat," ujar NIS, melansir NK News.
Pejabat-pejabat yang diduga menjadi korban eksekusi di antaranya adalah Kang Bong-hoon, Sekretaris Komite Partai Provinsi Chagang.
Melansir NK News, bahwa Kim Jong Un mengadakan pertemuan darurat Politbiro, dimana pejabat Kang dan Kepala Kementerian Keamanan Publik RI Thae Sop dipecat.
Mantan Diplomat Korea Utara, Lee Il-gyu berbicara dengan Chosun TV terkait pemecatan mereka dan mengatakan "Meskipun memang ada kerusakan karena banjir, mereka dipecat karena alasan keamanan sosial, dan para eksekutif sangat gelisah karena mereka tidak tahun kapan leher mereka akan dipotong", melansir Newsweek.
Peneliti Independen dan pengamat Korut Martin Wesier, merasa bahwa Pejabat Kang tidak dieksekusi karena "dia masih diizinkan untuk hadir di pertemuan Politbiro tersebut sampai dia dipecat secara resmi," melansir NK News.
Skeptisisme Weiser dimiliki juga oleh anggota Institusi Korea Persatuan Nasional; Hong Min, yang menyatakan eksekusi massal para pejabat Korut merupakan tindakan "langka" dari Kim Jong Un, dikarenakan Kim biasanya mencoba menghindari tindakan ekstrem tersebut, setelah memperkuat kepemimpinannya di Korut.
Meskipun begitu, Hong juga mengatakan bahwa kemungkinan Korut mengeksekusi pejabat-pejabat mereka "cukup tinggi" dikarenakan kerusakan industri dan ekonomi dikarenakan banjir di Provinsi Chagang, Sinuiju, dan Pyongyang Utara.
"Jadi dari perspektif pemimpin, Kim Jong Un mencari kambing hitam untuk disalahkan," ujar Hong, melansir NK News.
Belum ada verifikasi media independen dan belum ada tanggapan Korea Utara terkait laporan ini, ketika berita ini disusun.
Baca Juga:
Kim Jong-un Saksikan Langsung Uji Coba Peluncur Roket MRLS
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
