"Sampai saat ini cukup baik (komunikasi dari pusat krisis), makanya kita dari anggota DPR hadir melakukan pendampingan kepada keluarga korban ke Kementerian Luar Negeri Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (Ditjen PWNI)," kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/8/2016).
Politikus PDI Perjuangan ini menilai, pusat krisis dibentuk untuk memberikan informasi dan memperlancar komunikasi antara keluarga dan korban yang disandera. Keluarga bisa mendapatkan kabar terbaru terkait kondisi sandera yang saat ini berada di tangan kelompok militan Abu Sayyaf.
"Sudah cukup jelas kami semua sepakat untuk melakukan komunikasi lebih intens lagi bagaimana caranya dengan segala upaya agar bisa memulangkan sandera dengan selamat ke tanah air," ujar Charles.
Charles berharap pusat krisis dapat berperan besar dalam pembebasan sandera. Sebab, berbagai strategi terus dilakukan untuk membawa sandera selamat kembali ke Indonesia.
"Yang pasti saya punya kepercayaan penuh pemerintah melalui krisis center, Kemenlu, TNI, BIN sudah melakukan upaya yang terbaik untuk bisa melepaskan dan memulangkan WNI dengan selamat. Namun, strateginya tidak bisa dijelaskan ke publik," jelas dia.
Tujuh anak buah kapal asal Indonesia dari 13 anak buah kapal diculik kelompok Abu Sayyaf pada 22 Juni lalu dari TB Charles 001 di perairan Sulu, Filipina Selatan. Hingga kini, mereka masih berada tangan penyandera.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, TNI, dan Polri semakin kuat dalam upaya pembebasan ABK WNI yang disandera grup bersenjata di Filipina.
"Pemerintah bersatu kali ini, dari Kemenlu, TNI dan Polri, kami semua punya satu strategi yang sama di bawah koordinasi pusat krisis," kata Iqbal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
