Pemerintah Masih Tangani Pembayaran Kompensasi WNI Korban Crane

medcom.id, Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Riyadh terus menindaklanjuti rencana Pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kompensasi bagi korban atau ahli waris jatuhnya crane atau alat berat di Masjidil Haram pada 11 September 2015.

 

Menlu Retno Marsudi telah meminta KBRI Riyadh untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait di Ibu Kota Arab Saudi itu. 

 

"Menlu juga selalu menyampaikan masalah ini dalam setiap pertemuan bilateral dengan Menlu Arab Saudi pada berbagai kesempatan," keterangan Kemenlu RI, dalam pernyataan yang diterima Metrotvnews.com, Sabtu 4 Maret 2017.

 

19 Februari 2017, Kemenlu Arab Saudi telah menyampaikan nota tertulis yang pada intinya menyampaikan bahwa proses verifikasi korban WNI telah selesai dilakukan dan saat ini dan tinggal menunggu penerbitan cek oleh Kementerian Keuangan Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi telah membentuk tim untuk mempercepat proses pembayaran tersebut.

 

"Menurut informasi yang kami peroleh, pembayaran bagi korban dari seluruh negara akan dilakukan bersamaan. Namun demikian, ini terkendala oleh adanya korban dari negara lain yang terlambat menyampaikan dokumen yang diperlukan," tegas pihak Kemenlu.

 

"Terkait dengan informasi di media sosial yang mengaku dari GNPF MUI dan mengatakan bahwa kompensasi sudah dibayarkan namun ditahan oleh Kemenlu, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar, sekali lagi tidak benar," pungkas Juru Bicara Kemenlu RI Arrmanatha Nasir.

 

Pihak Kemenlu pun telah meminta klarifikasi kepada GNPF MUI mengenai pernyataan tersebut.GNPF MUI menyebutkan bahwa hal tersebut bukan produk GNPF MUI. 

 

"Menurut GNPF MUI, tulisan tersebut dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. GNPF MUI tidak pernah membahas isu ini, apalagi membuat statemen yang sedemikian," imbuh Arrmanatha.

 

Kemenlu selama ini  membangun komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh berbagai agama, termasuk para ulama di MUI. Kemenlu selalu mengkomunikasikan berbagai hal yang ditangani, khususnya yang terkait dengan umat Islam, termasuk isu pembayaran kompensasi ini kepada para pemuka agama.

(FJR)