"Saya tegaskan, satu dari 150 rekomendasi yang kita terima pada 2012 di bawah mekanisme UPR, rekomendasi tentang Papua hanya lima. Perlu dipahami, kita bukan mengecilkan, tapi kita lihat secara proporsional," ujar Direktur HAM Kementerian Luar Negeri RI, Dicky Komar ketika ditemui pada acara Pelaporan Indonesia ke Badan Traktat HAM Internasional, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (14/12/2016).
Saat Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September lalu, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare menuduh Pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM yang menimbulkan implikasi kepada lingkungan masyarakat Melanesia.
Namun, tuduhan ini dibantah keras Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dikatakan, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan menghormati HAM yang diakui dunia.
"Pemerintah mengambil satu posisi, langkah yang disampaikan dalam bentuk statement mengenai ketegasan Indonesia untuk menolak pernyataan-pernyataan (Kep. Solomon) tersebut dengan data-data. Data-data kalau mereka menuduh masalah HAM, kita sampaikan datanya," ujar Menlu Retno, kala itu.
Dicky menegaskan, di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM, sedang ada tim yang bekerja untuk menyelesaikan isu tersebut.
"Kerja sama dengan aksi-aksi, ada kejaksaan, Komnas HAM yang memang menangani permasalahan HAM. Identifikasi saat ini ada 12 kasus jadi pokok bahasan, tapi proses masih bergulir," lanjutnya.
Untuk komitmen pemerintah Indonesia sendiri terhadap isu HAM di Papua, Dicky kembali mengutarakan bahwa komitmen pemerintah tak perlu diragukan lagi. Meski antisipasi rekomendasi terhadap isu Papua mungkin akan terus diluncurkan UPR pada 2017 mendatang.
"Presiden Joko Widodo sangat memerhatikan dan berkonsentrasi terhadap isu HAM di Papua. Betul, memang ada permasalahan, namun pemerintah juga sedang mengupayakan penyelesaiannya," tuturnya lagi.
Dicky menambahkan, masukan-masukan yang masuk ke Indonesia tentu diambil secara positif untuk mendukung pengupayaan perbaikan HAM tak hanya di Papua, namun di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
