Penundaan pemilu sudah beberapa kali dilakukan sejak 2014 silam. Tanggal teraakhir ditetapkan pada November mendatang, namun legisatif yang ditunjuk militer mengubah undang-undang pemilihan.
"Sekarang saya akan menjawab dengan jelas, pemilihan umum akan berlangsung paling lambat Februari 2019," katanya, seperti dilansir dari laman Channel News Asia, Selasa 27 Februari 2018.
Ratusan orang berbondong-bondong ke Bangkok dalam beberapa pekan terakhir untuk mendesak pemerintah militer tidak menunda pemungutan suara. Mantan Wakil Perdana Menteri Thailand Phongthep Thepkanjana mengatakan penundaan berulang kali telah menghancurkan kepercayaan masyarakat AS padanya.
"Saya pikir banyak orang Thailand, seperti saya, tidak lagi memberi banyak kepercayaan pada apa yang dikatakan perdana menteri kita. Keterlambatan tersebut adalah gejala bahwa mereka tidak mau melepas kekuasaan," katanya.
Selain itu, kritik lain mengatakan Prayuth ingin menunda pemungutan suara untuk memastikan militer memiliki peran kunci dalam kehidupan politik Negeri Gajah Putih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
