Perdana Menteri Australia Antony Albanese segera buat UU Transparansi. Foto: AFP
Perdana Menteri Australia Antony Albanese segera buat UU Transparansi. Foto: AFP

Eks-PM Punya Peran Rahasia, Australia akan Buat UU Transparansi

Marcheilla Ariesta • 25 November 2022 14:48
Canberra: Australia akan membuat undang-undang baru untuk meningkatkan transparansi. Hal ini dilakukan setelah sebuah laporan mengecam mantan Perdana Menteri Scott Morrison karena memberikan dirinya peran rahasia saat masih menjabat.
 
Scott Morrison -,yang kalah dalam pemilihan tahun ini,- telah membela perannya di beberapa kementerian sebagai 'hal yang perlu dilakukan' dalam 'masa yang luar biasa'.
 
Namun, penyelidikan oleh mantan Hakim Pengadilan Tinggi menemukan bahwa perilakunya hanya merusak kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat dimaafkan," kata Perdana Menteri Australia saat ini, Anthony Albanese, dilansir dari BBC, Jumat, 25 November 2022.
 
Terungkap pada Agustus tahun ini bahwa Morrison telah menjadi menteri bersama untuk kesehatan, keuangan, perbendaharaan, urusan dalam negeri, dan sumber daya, dalam dua tahun sebelum dia kehilangan kekuasaan pada Mei.
 
Sebagian besar menteri dilaporkan tidak menyadari bahwa mereka berbagi portofolio dengan Morrison. Dia telah dikritik secara luas, termasuk oleh rekan-rekan dekatnya.
 
Morrison hanya menggunakan kekuatan ekstranya sekali, untuk mengesampingkan menteri sumber daya dalam masalah yang tidak terkait dengan pandemi.
 
Investigasi oleh jaksa agung awal tahun ini menemukan Morrison telah bertindak secara legal tetapi telah 'secara fundamental merusak' pemerintah yang bertanggung jawab.
 
Setelah penyelidikan selama tiga bulan, jaksa agung sampai pada kesimpulan yang sama. "Tiga dari lima yang dilakukannya hanya sedikit berhubungan dengan pandemi," kata jaksa agung.
 
"Alasan Morrison bersumpah pada kementerian tidak mudah dipahami dan sulit untuk didamaikan," sambung dia.
 
Laporan juga mengungkapkan bahwa Morrison menginstruksikan departemennya utnuk merencanakan penunjukkannya mengelola peran tambahan keenam. Namun, akhirnya ia memutuskan untuk tidak melanjutkannya.
 
Laporan itu tidak mengkritik gubernur jenderal Australia yang mengawasi penunjukan rahasia, dengan mengatakan dia bertindak atas saran pemerintah saat itu.
 
Namun, Morrison kembali mengulangi pembelaannya atas tindakan yang ia lakukan itu. "Keputusan ini diambil selama periode yang sangat menantang, di mana ada kebutuhan untuk urgensi yang cukup besar," katanya.
 
Dia mempertanyakan kemampuan 'pihak ketiga' untuk menarik kesimpulan mengenai masalah tersebut. Namun, PM Albanese mengatakan, laporan menunjukkan bahwa tindakan mantan perdana menteri itu salah dan menambahkan, pemerintah sebelumnya beroperasi di bawah budaya kerahasiaan.
 
Albanese menyuruh Morrison untuk meminta maaf kepada masyarakat Australia karena telah 'disesatkan' tentang struktur pemerintahan mereka.
 
(FJR)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif