Armada ke-7 Angkatan Laut AS mengatakan kapal perusak rudal kelas Arleigh Burke USS Curtis Wilbur melakukan "transit rutin Selat Taiwan" pada Selasa 22 Juni 2021 sesuai dengan hukum internasional.
“Transit kapal melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen AS untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Angkatan Laut AS, seperti dikutip dari ABC, Rabu 23 Juni 2021.
Komando Armada Timur Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok mengatakan, pasukan mereka memantau kapal itu sepanjang perjalanannya dan memperingatkannya.
"Pihak AS sengaja memainkan trik lama yang sama dan menciptakan masalah dan mengganggu hal-hal di Selat Taiwan," tegas pihak PLA.
“Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah pencipta risiko terbesar bagi keamanan regional, dan kami dengan tegas menentang ini,” imbuhnya.
Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan kapal telah berlayar ke arah utara melalui selat dan "situasinya seperti biasa".
Kapal yang sama transit di selat sebulan yang lalu, mendorong Tiongkok untuk menuduh AS mengancam perdamaian dan stabilitas.
Misi terbaru datang sekitar seminggu setelah Taiwan melaporkan 28 pesawat Tiongkok, termasuk jet tempur dan pengebom berkemampuan nuklir, memasuki zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) pulau itu.
Insiden itu menyusul para pemimpin anggota G7 yang mengeluarkan pernyataan bersama yang memarahi Tiongkok atas serangkaian masalah dan menggarisbawahi pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Namun Tiongkok menilai komentar G7 itu sebagai ‘fitnah’.
Angkatan Laut AS telah melakukan operasi semacam itu di Selat Taiwan setiap bulan atau lebih. AS, seperti kebanyakan negara, tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan yang demokratis tetapi merupakan pendukung internasional terpenting dan penjual senjata utama.
Ketegangan militer antara Taiwan dan Beijing telah meningkat selama setahun terakhir, dengan Taipei mengeluhkan Tiongkok berulang kali mengirim angkatan udaranya ke zona pertahanan udara Taiwan.
Sementara Tiongkok mengatakan kegiatannya di sekitar Taiwan bertujuan untuk melindungi kedaulatan mereka dan menghalangi pasukan asing. Adapun pemerintah Taiwan mengecamnya sebagai upaya intimidasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
