Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menegaskan tidak akan mengakui klaim apapun mengenai Laut China Selatan dari Tiongkok. Pemerintah AS juga menuduh Tiongkok hendak membangun kerajaan maritim.
Baca: AS Menentang Klaim Tiongkok di Laut China Selatan.
“Pernyataan AS mengabaikan fakta sejarah di Laut China Selatan dan melanggar komitmen publik pemerintah AS untuk tidak mengambil posisi pada masalah kedaulatan Laut China Selatan. Ini melanggar dan mendistorsi hukum internasional, sengaja memicu sengketa wilayah dan maritim, dan merusak perdamaian dan stabilitas regional. Ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab,” ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dalam keterangan tertulis Kedubes Tiongkok di Jakarta, yang diterima Medcom.id, Kamis 16 Juli 2020.
“Dalam pernyataan ini, AS mengklaim bahwa Tiongkok secara resmi mengumumkan garis putus-putus di Laut China Selatan pada 2009. Itu tidak benar. Kedaulatan, hak, dan kepentingan Tiongkok di Laut China Selatan telah dibangun selama sejarah panjang,” imbuh pernyataan tersebut.
“Kedaulatan teritorial Tiongkok dan hak serta kepentingan maritim di Laut China Selatan didasarkan pada sejarah dan hukum dan konsisten dengan hukum dan praktik internasional yang relevan. Tiongkok tidak pernah berupaya membangun ‘kerajaan maritim’ di Laut China Selatan,” sebut Kemenlu Tiongkok.
Bagi Tiongkok, mereka menyebutkan memperlakukan tetangga di Laut China Selatan secara setara dan melakukan pengekangan maksimum saat menjaga kedaulatan, hak, dan kepentingan di Laut China Selatan.
Lebih lanjut, Tiongkok menilai AS sebaliknya menolak untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Negeri Paman Sam juga tidak dapat menghentikan dirinya untuk menarik diri dari satu perjanjian dan organisasi internasional satu sama lain, dan hanya memilih untuk mematuhi hukum internasional ketika kesempatan itu berlaku kepentingannya sendiri.
“Mereka bahkan sering mengirim armada besar kapal militer canggih dan pesawat ke Laut China Selatan untuk mendorong militerisasi. Logikanya kekuatan politik dan perilaku intimidasi menunjukkan bahwa AS adalah perusak nyata dan pembuat masalah yang mengganggu perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut,” tegas Kemenlu Tiongkok.
Baca: Tiongkok Sebut AS Pembuat Onar.
Berdasarkan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC) yang ditandatangani oleh Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN pada 2002, Tiongkok berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa wilayah dan yurisdiksi melalui konsultasi dan negosiasi ramah dengan negara-negara berdaulat yang terkait langsung dan untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan dengan negara-negara ASEAN.
“Saat ini, dengan upaya bersama Tiongkok dan negara-negara ASEAN, situasi di Laut China Selatan pada dasarnya stabil. Tiongkok dan negara-negara ASEAN tidak hanya menghormati DOC, tetapi juga mempercepat dan memajukan konsultasi tentang Kode Perilaku (COC) yang lebih mengikat untuk bersama-sama menjaga perdamaian, stabilitas dan kebebasan navigasi di Laut China Selatan,” pihak Tiongkok menambahkan.
“Telah ada kemajuan positif dalam konsultasi yang relevan. Hubungan antara Tiongkok dan anggota ASEAN telah semakin diperkuat dan ditingkatkan dalam kerja sama kami melawan covid-19,” imbuh pernyataan itu.
“AS, sebagai negara di luar kawasan, tidak menginginkan apa pun selain kekacauan di Laut China Selatan sehingga bisa mendapat keuntungan dari perairan yang berlumpur. Untuk tujuan ini, AS bahkan berusaha keras untuk menyulut masalah dan menabur perselisihan antara Tiongkok dan negara-negara regional lainnya, menggagalkan dan melemahkan upaya Tiongkok dan negara-negara ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas,” ucap pihak Tiongkok.
Pernyataan AS juga sengaja menyesatkan pernyataan delegasi Tiongkok pada Pertemuan Forum Regional ASEAN (ARF) 2010. Untuk meluruskan fakta, apa yang dikatakan delegasi Tiongkok pada pertemuan itu adalah bahwa Tiongkok selalu berpendapat bahwa negara-negara, besar atau kecil, semuanya sama. Perselisihan yang relevan harus diselesaikan secara damai melalui negosiasi dan konsultasi oleh pihak-pihak yang terkait langsung berdasarkan pada manfaat masalah ini. AS tidak akan pernah berhasil dalam mendorong irisan di antara negara-negara regional.
“Kami sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang langkah yang salah oleh AS dan mendesaknya untuk berhenti menggerakkan masalah di Laut China Selatan dan berhenti melangkah lebih jauh ke jalan yang salah. Tiongkok akan selalu dengan tegas mempertahankan kedaulatan dan keamanannya, menjaga hubungan kerja sama yang bersahabat dengan negara-negara kawasan, dan menegakkan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan,” tegas Tiongkok.
Tiongkok bersama beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei, Vietnam dan Kamboja serta Filipina saling mengklaim kedaulatan di Laut China Selatan. Klaim Tiongkok di Laut China Selatan juga berseberangan dengan Taiwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
