Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mengatakan negaranya tidak pernah berusaha membangun sebuah 'kerajaan' di Laut China Selatan.
Dia membantah pernyataan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang menolak klaim Tiongkok. Beijing dituduh mengintimidasi negara-negara di Asia Tenggara yang juga memiliki klaim di perairan tersebut.
Komentar Pompeo diikuti tuduhan Jepang. Negeri Sakura mengatakan Tiongkok bahkan mendorong klaim teritorialnya di tengah pandemi covid-19.
Sementara itu, dilansir dari AFP, Selasa 14 Juli 2020, Kedutaan Tiongkok di AS mengatakan Washington secara sembrono memutarbalikkan fakta di Laut China Selatan dan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut UNCLOS.
"Mengubah Laut China Selatan menjadi situasi yang tegang, memprovokasi hubungan Tiongkok dengan negara-negara kawasan, dan menuduh Tiongkok secara tidak masuk akal. Kami sangat menentang hal ini," tegas Kedubes.
Pompeo mengatakan Beijing telah mengklaim sumber daya lepas pantai di sebagian perairan jalur sutra tersebut secara tidak sah. Dia menambahkan Tiongkok tidak memiliki dasar hukum untuk memaksakan kehendaknya di kawasan secara sepihak.
Beijing, lanjut Pompeo, tidak memiliki landasan hukum unutk mengklaim 'sembilan garis putus' di Laut China Selatan. "Dunia tidak akan membiarkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kerajaan maritimnya," seru Pompeo.
"Amerika mendukung sekutu dan mitra Asia Tenggara kami dalam melindungi hak kedaulatan mereka atas sumber daya lepas pantai, konsisten dengan hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
