Perselisihan itu muncul ketika pemerintah konservatif baru mulai menetap dan mencoba membatasi dampak dari beberapa perubahan yang dibuat oleh pemerintah liberal sebelumnya. Mereka melakukan pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara polisi dan jaksa.
Hampir 50 kepala kantor polisi dari seluruh negeri bertemu pada akhir pekan lalu, dengan 150 lainnya bergabung secara daring. Mereka melakukan protes terhadap rencana pemerintah untuk membuat biro kementerian dalam negeri yang mengawasi urusan kepolisian.
Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min mengkritik para petugas karena menentang peringatan dari kepala polisi nasional tentang pertemuan itu.
"Polisi memiliki kekuatan fisik dan hukum dan bahkan dapat memiliki senjata," kata Lee dalam konferensi pers dilansir dari Channel News Asia, Senin, 25 Juli 2022.
Baca juga: Korsel Berencana Cabut Larangan Akses ke Media Korut
"Sangat berbahaya bahwa kelompok-kelompok yang mampu mempersenjatai diri ini berkumpul secara sewenang-wenang, menentang perintah dari atasan mereka, dan memprotes tindakan pemerintah," imbuhnya.
Lee merujuk pada sekelompok komandan militer elit di balik kudeta 1979, di mana diktator Chun Doo-hwan merebut kekuasaan sebelum melancarkan tindakan keras berdarah terhadap protes pro-demokrasi selama delapan tahun pemerintahannya.
"Tentu saja, bertahun-tahun telah berlalu dan merencanakan kudeta tidak terbayangkan," sambung Lee.
Polisi dan jaksa Negeri Gingseng memiliki 'persaingan' selama beberapa dekade. Persaingan ini terus berkembang saat Korea Selatan muncul dari perang 1950-an dan kemudian mengalami periode pemerintahan militer yang keras sebelum akhirnya membangun demokrasi.
Banyak diktator menggunakan polisi untuk menekan gerakan demokrasi sementara jaksa memiliki peran penting dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap mantan pemimpin.
Presiden baru, Yoon Suk-yeol, adalah mantan jaksa agung yang bertujuan untuk memperketat cengkeraman pemerintah pada polisi.
Ryu Sam-young, pejabat polisi yang mengadakan pertemuan protes Sabtu lalu menegaskan kembali bahwa panel publik-swasta yang ada untuk mengawasi polisi harus diperkuat. Bukannya membuka biro kementerian baru seperti yang diusulkan.
Menanggapi pernyataan Lee, Ryu mengatakan, "dia berpikir terlalu jauh."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
