Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS masih perlu mengesahkan RUU tersebut. Jika disepakati, Negeri Paman Sam akan memberikan sanksi terhadap pejabat Tiongkok dan polisi Hong Kong serta bank yang melakukan bisnis dengan mereka.
“Tiongkok bergerak maju dalam proses mereka untuk merampas kebebasan rakyat Hong Kong. Jadi, waktu adalah intinya," kata Senator Chris Van Hollen, seperti dikutip AFP, Jumat 26 Juni 2020.
"Mengesahkan resolusi Senat sebagai konsekuensi dari tindakan mereka hampir tidak akan dianggap serius di Beijing," katanya di lantai Senat.
"Dan itulah mengapa penting untuk benar-benar melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok akan membayar harga jika terus jalan ini untuk memadamkan kebebasan orang-orang di Hong Kong,” tegas anggota Senat dari Partai Demokrat itu.
RUU itu kemungkinan akan dengan mudah disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Demokrat. Beberapa kali pihak Demokrat berulangkali mendesak Tiongkok untuk menangani masalah hak asasi.
Pemerintahan Presiden Donald Trump telah menyatakan bahwa mereka tidak lagi menganggap Hong Kong otonom berdasarkan hukum AS. Tetapi sejauh ini telah diuraikan langkah-langkah simbolis, sebagai reaksi dan belum mempertanyakan hubungan perdagangan keseluruhan dengan kota.
Tiongkok berjanji untuk tetap menerapkan sistem terpisah untuk Hong Kong sebelum mengambil kembali wilayah itu dari Inggris pada 1997.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
