Roza Otunbayeva mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Taliban telah meminta untuk diakui oleh PBB dan 192 negara anggota lainnya.
"Tetapi pada saat yang sama mereka bertindak melawan nilai-nilai utama yang dinyatakan dalam Piagam PBB," kata Otunbayeva, dilansir dari Al Arabiya, Kamis, 22 Juni 2023.
Dalam diskusi regulernya dengan Taliban, dia berkata, “Saya blak-blakan tentang hambatan yang mereka buat untuk diri mereka sendiri dengan keputusan dan pembatasan yang telah mereka berlakukan, khususnya terhadap perempuan dan anak perempuan.”
Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, ketika pasukan Amerika Serikat (AS) dan NATO menarik diri dari negara itu pada minggu-minggu terakhir setelah perang selama dua dekade. Keputusan kelompok itu yang membatasi partisipasi anak perempuan dan perempuan, berdampak pada bantuan asing ke negara itu, yang warganya menghadapi krisis kemanusiaan terbesar di dunia.
Taliban awalnya menjanjikan aturan yang lebih moderat daripada selama masa pertama mereka berkuasa dari 1996 hingga 2001, tetapi mulai memberlakukan pembatasan pada perempuan dan anak perempuan segera setelah pengambilalihan tahun 2021.
Perempuan dilarang dari sebagian besar pekerjaan dan tempat umum, termasuk taman, pemandian, dan pusat kebugaran, sementara anak perempuan dilarang dari pendidikan di atas kelas enam.
Taliban juga mengembalikan interpretasi mereka yang ketat terhadap hukum Islam, atau Syariah, termasuk eksekusi di depan umum.
Terlepas dari seruan PBB, Otunbayeva melaporkan tidak ada perubahan pada pembatasan, termasuk larangan pada April terhadap perempuan Afghanistan yang bekerja untuk PBB.
Dia menyebut larangan itu sebagai pelanggaran kewajiban Afghanistan sebagai negara anggota PBB “untuk menghormati hak istimewa dan kekebalan PBB dan pejabatnya, termasuk perempuan Afghanistan yang bekerja untuk PBB.”
Otunbayeva, mantan Presiden Kyrgyzstan, menegaskan kembali bahwa semua staf Afghanistan yang tidak penting, baik perempuan maupun laki-laki, masih tinggal di rumah. Dia menambahkan, PBB ‘teguh’ bahwa staf nasional perempuan tidak akan digantikan oleh staf laki-laki ‘sebagaimana beberapa otoritas Taliban telah menyarankan.’
Pada akhir April, Dewan Keamanan dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi yang meminta Taliban untuk segera membalikkan batasan yang semakin keras, yang dikenakan pada perempuan dan anak perempuan dan mengutuk larangan perempuan Afghanistan bekerja untuk PBB. Mereka menyebutnya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Berdasarkan diskusi dengan banyak orang di seluruh Afghanistan, kata Otunbayeva, jelas keputusan Taliban “sangat tidak populer di kalangan penduduk Afghanistan”.
"Keputusan Taliban merugikan penguasa negara itu, termasuk menjauhkan legitimasi domestik dan internasional, sementara menimbulkan penderitaan pada setengah dari populasi mereka dan merusak ekonomi mereka," lanjutnya.
Dalam penilaian politik yang jujur, dia mengatakan kepada anggota dewan bahwa rezim Taliban 'tetap picik dan otokratis'.
"Taliban menjadi otoritas pusat yang tidak bertanggung jawab dan pemerintahan yang semuanya laki-laki hampir seluruhnya dari basis Pashtun dan pedesaan," sambung dia.
Sementara ekonomi Afghanistan “tetap stabil, meskipun pada keseimbangan yang rendah”
"Saat ini ada 58 persen rumah tangga berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka, dan PBB terus memenuhi kebutuhan 20 juta orang yang membutuhkan bantuan," kata Otunbayeva.
Organisasi kemanusiaan Save The Children mengatakan, wabah belalang skala besar melanda provinsi utara Afghanistan dan berpotensi menghancurkan 1,2 juta ton gandum, kira-kira seperempat dari panen tahunan negara itu.
Dikatakan serangan itu datang pada waktu yang paling buruk, menunjuk ke 8 juta warga Afghanistan terputus dari bantuan makanan dalam dua bulan terakhir karena kekurangan dana, dan lebih dari 15 juta orang yang merupakam sepertiga dari populasi Afghanistan, diproyeksikan menghadapi tingkat krisis. kelaparan selama lima bulan ke depan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
