“Menggoreng isu Xinjiang (wilayah populasi Uighur) selama titik waktu seperti Ramadan selalu menjadi trik tipu yang sering digunakan oleh beberapa media barat antiTiongkok. Berita terkait benar-benar bermaksud menyesatkan opini publik dan membelokkan fakta,” ujar Konsuler Bidang Politik Kedubes Tiongkok, Qiu Xinli dalam konferensi pers virtual Kedubes Tiongkok, Selasa, 2 Juni 2020.
“Konstitusi Tiongkok menetapkan bahwa warga negara memiliki kebebasan beragama. Pemerintah Tiongkok menghormati dan melindungi kebebasan beragama dari semua kelompok etnis sesuai dengan hukum,” imbuhnya Qiu.
Lebih lanjut Qiu menambahkan, Islam telah diwariskan dan dikembangkan secara sehat di Xinjiang. Xinjiang sekarang memiliki lebih dari 20 ribu masjid, sekitar 29 ribu personel ulama, 103 asosiasi Islam dari semua tingkatan, dan 10 perguruan tinggi yang mendidik personel ulama Islam.
“Hak berziarah Muslim Tiongkok telah terjamin secara penuh. Pemerintah Tiongkok setiap tahun mengatur penerbangan carter bagi umat Islam yang ingin melakukan ibadah ke Mekkah, memberikan bantuan perawatan medis dan penerjemahan, menyediakan layanan dan jaminan baik bagi rombongan umrah agar memastikan keamanan dan ketertiban kegiatan berziarah,” tutur Qiu.
“Fakta-fakta ini membuktikan bahwa kebebasan beragama telah dilaksanakan di Xinjiang dengan sepenuhnya. Hak Muslim atas kebebasan beragama telah dilindungi sesuai dengan hukum, kebutuhan agama normalnya telah dipenuhi secara efektif,” tegas Qiu.
Tidak hanya mengenai Uighur, isu Laut China Selatan juga kerap menjadi duri dalam daging antara hubungan Tiongkok dengan negara Barat dan tentunya negara tetangga yang jadi pengklaim wilayah laut ini. Qiu menegaskan bahwa Tiongkok adalah kekuatan penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan.
Selain itu menurutnya, Tiongkok adalah pendukung setia terhadap tujuan dan prinsip Piagam PBB, berkomitmen untuk mempertahankan dan mempromosikan aturan hukum internasional dan selalu menghormati dan bertindak sesuai dengan hukum internasional.
“Kami dengan tegas membela kedaulatan teritorial dan hak serta kepentingan maritim di Laut China Selatan. Tiongkok menganut ‘dual track approach’, yaitu menyelesaikan perselisihan kedaulatan wilayah melalui negosiasi dan konsultasi dengan negara terkait atas dasar menghormati sejarah dan mengikuti hukum Internasional, bersama dengan negara ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas Laut China Selatan,” tegas Qiu.
“Tiongkok menentang keterlibatan kekuatan ekstrateritorial, berkomitmen untuk menjadikan Laut China Selatan sebagai lautan kedamaian, kerja sama, dan persahabatan,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
